NEFAnews.com, Manado – Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah APBD Tahun Anggaran 2025, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), saat ini berada dalam kondisi On – Track, berada di posisi Zona Hijau.
Hal ini disampaikan pemerintah provinsi saat Evaluasi Realisasi APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. bersama Mendagri yang dihadiri langsung Gubernur Sulut, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus Komaling bersama jajarannya.
Rapat dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting ini, turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Sulut, Inspektur Daerah, Asisten Administrasi Umum, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Rakornas ini bertujuan untuk mengevaluasi capaian realisasi pendapatan dan belanja daerah, sekaligus memastikan efektivitas pelaksanaan APBD agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru.
Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri menekankan pentingnya percepatan realisasi belanja daerah, terutama belanja yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, pengendalian inflasi, serta menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Mendagri juga mengingatkan pemerintah daerah agar tidak menunda pelaksanaan program dan menghindari penumpukan belanja di akhir tahun anggaran.Selain itu, Mendagri meminta seluruh kepala daerah untuk memastikan pengelolaan APBD dilakukan secara akuntabel, transparan, dan tepat sasaran, serta memperkuat koordinasi antar perangkat daerah agar setiap program yang direncanakan dapat direalisasikan sesuai target.
Menurut Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Sulut, Denny Mangala., Berdasarkan paparan dalam rapat, capaian realisasi pendapatan dan belanja Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara hingga saat ini berada dalam kondisi on track dan masuk dalam zona hijau. Kinerja tersebut mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang sehat dan terukur.
“Ketersediaan dana Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dinilai sangat mencukupi untuk membiayai seluruh kebutuhan belanja hingga 31 Desember 2025. Kondisi kas daerah berada pada posisi ideal, tidak berlebihan namun juga tidak kekurangan, sehingga menjamin kelancaran pelaksanaan program dan pelayanan publik hingga akhir tahun anggaran,” ucap Denny Mangala lewat pesan singkatnya di WAG Diskominfo. Rabu, (24/12/2025).
Denny menambahkan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menegaskan APBD 2025 benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Sulawesi Utara.
“Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara akan terus menunjukan komitmennya untuk terus menjaga disiplin fiskal, mempercepat belanja yang produktif, serta memastikan APBD 2025 benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Sulawesi Utara” tandasnya. *Dee.
