NEFAnews.com, Sulut. Kebijakan pemerintah pusat dengan memberlakukan efisiensi anggaran dalam pemerintanan sangat berdampak terhadap ekonomi nasional.
Meski efisiensi anggaran mampu menjaga stabilitas Fiskal dalam membantu menekan defisit anggaran dan mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri guna meningkatkan kepercayaan invest dibeberapa sektor pemerintahan, nakmun kebijakan ini dapat menghambat pembangunan infrastruktur dan melambatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
Dampak efesiensi anggaran meski dinilai mampu mengotimalisasi kinerja birokrasi agar mampu mendorong inovasi dan kreativitas instansi pemerintah dalam mencapai target dengan anggaran terbatas, seterya mendorong adopsi teknologi seperti rapat daring dan kebijakan Work from Anywhere (WFA) untuk mendapatkan efisiensi operasional, nakmun beberapa lembaga negara mengalami kendala dalam operasional harian, seperti penurunan kualitas perlindungan saksi/korban, bahkan potensi kekurangan dana gaji, hingga berdampak terhadap pengurangan pegawai honorer di berbagai kementerian/lembaga.
Kebijakan pemerintah pusat ini pun turut dirasakan masyarakat Sulawesi Utara (Sulut). Hingga menuntut pemerintah harus mampu mencari solusi agar dapat keluar dari dampak efisiensi yang sangat mempengaruhi roda perekonomian.
Dijuluki Kota Kosmopolitan, Sulut dikenal dengan daerah yang memiliki berbagai potensi dintaranya; sektor pariwisata yang berdampak terhadap perhotelan dan tempat tempat hiburan dan pariwisata, sektor pertanian dan perkebunan serta kekayaan alam lutan serta pertambangan yang berdampak produktifitas dan daya beli.
Menyikapi persoalan ini, Gubernur Sulut, Yulius Selvanus Komaling (YSK)., bertekad menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi dan kwalitas pemerintahan terhadap pelayanan publik dengan membentuk tim khusus.
Tim khusus bentukan YSK ini bertugas aktif untuk mengamankan program strategis nasional untuk Sulut, yang dikukuhkan dan langsung diberikan Surat Keputusan (SK) oleh Gubernur saat rapat perdana seluruh jajaran tinggi penerintahan Sulut di Wisma Negara Bumi Beringin, Sabtu (24/01/2026).
Gubernur Yulius menyampaikan, kebijakan ini lahir dari realitas bahwa dana pusat kini lebih banyak terserap di kementerian dan lembaga, sementara transfer ke daerah mengalami pengetatan. Kondisi tersebut, menurutnya, menuntut pemerintah daerah untuk bergerak lebih agresif dan terstruktur.
“Daerah tidak bisa pasif. Tim khusus ini ditugaskan untuk aktif mengejar dan mengamankan program strategis nasional bagi Sulawesi Utara,” ujar YSK.
Menurut YSK., tim bentukannya akan menjadi penguat kinerja OPD yang selama ini terbebani rutinitas birokrasi.
“Peran utama tim ini adalah mempercepat pengusulan, sinkronisasi, hingga pengawalan program strategis agar selaras dengan kebijakan pusat. Lebih tepatnya, tim ini adalah “Mata dan Telinga” kepala daerah dalam memastikan kepentingan Sulut terakomodasi optimal di tingkat nasional,” ucap YSK.
Gubernur berharap tim ini mampu menghadirkan program-program besar yang berdampak langsung bagi masyarakat dan menjadi warisan pembangunan jangka panjang, untuk menekankan pentingnya prinsip perimbangan wilayah agar pembangunan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi tersebar merata di seluruh kabupaten dan kota, dengan fungsi yang saling melengkapi agar tercipta daya saing yang sehat.
“Tim Khusus harus memperkuat koordinasi OPD. Target akhirnya jelas: Sulawesi Utara yang maju, berdaya saing, dan meninggalkan jejak pembangunan nyata bagi generasi mendatang,” tandasnya.
Berikut nama-nama Timsus:
1. Kordinator Tim: Susi F. Sigar.
2. Sekretaris Tim Ivanry Matu.
3. Wakorbid Perencana Strategis dan Hubungan Antar Lembaga: Fanny A. Wulur.
4. Wakorbid Stakeholder dan Prasarana Strategis Daerah: Julius Jems Tuuk.
5. Wakorbid Komunikasi dan Kerja Sama: Elisabeth A. Lihiang.
*/Dee.
