NefaNews.Com — Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen (Purn) Yulius Selvanus SE (YSK), menilai wilayah Bolaang Mongondow Raya (BMR) belum sepenuhnya siap untuk dimekarkan menjadi provinsi baru.
Hal ini disebabkan karena empat kabupaten dan satu kota di BMR masih belum mandiri secara fiskal dan masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.
Menurut YSK, kemandirian daerah menjadi salah satu syarat utama dalam pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB). Hingga saat ini, kemampuan keuangan daerah di BMR dinilai belum cukup kuat untuk menopang pemerintahan sendiri.
“Empat kabupaten dan satu kota di BMR masih sangat bergantung pada dana pusat. Ini menjadi perhatian serius sebelum berbicara soal pemekaran,” ujar YSK.
Selain persoalan fiskal, Gubernur juga menyoroti pengelolaan sumber daya alam, khususnya sektor pertambangan, yang dinilai belum memberikan kontribusi maksimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Sektor pertambangan di BMR memiliki potensi besar, namun sejauh ini hasilnya lebih banyak dinikmati oleh segelintir pihak. Ini yang sedang saya benahi agar bisa menjadi PAD,” tegasnya.
Meski demikian, YSK tetap mengapresiasi kemajuan pembangunan di wilayah BMR. Ia menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kawasan tersebut terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
“Pembangunan di BMR menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi dan IPM terus naik. Kalau pertambangan bisa kita kelola dengan baik, tentu akan semakin memperkuat kemandirian daerah,” jelasnya.
Lebih lanjut, Gubernur menegaskan bahwa proses pembentukan Provinsi Bolaang Mongondow Raya tidak perlu dilakukan secara tergesa-gesa apabila seluruh persyaratan yang ditetapkan pemerintah pusat belum terpenuhi.
“Kalau mau DOB, silakan. Tapi harus memenuhi seluruh syarat. Jangan sampai pemekaran justru menjadi beban bagi daerah induk,” pungkas YSK.
Dengan kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara saat ini fokus mendorong penguatan kapasitas fiskal dan optimalisasi pengelolaan sumber daya alam di BMR sebagai langkah awal menuju kemandirian daerah.
