NEFAnews.Com BOLMUT – Kepala Desa Buko Utara, Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Ratna Hasani, menepis isu yang beredar terkait honor aparat desa yang disebut tidak terbayarkan pada tahun 2025.
Ratna menjelaskan, kondisi tersebut terjadi karena adanya kekosongan aparat desa sejak akhir tahun 2024 hingga Oktober 2025. Menurutnya, dalam situasi tersebut, tidak mungkin dilakukan pembayaran gaji kepada aparat yang sudah tidak aktif menjalankan tugas.
“Sejak akhir 2024 sampai Oktober 2025 terjadi kekosongan aparat desa. Jadi kalau aparatnya sudah tidak masuk kerja, tidak mungkin gaji mereka dibayarkan,” ujar Kades Ratna saat dikonfirmasi melalui telepon.
Ia menambahkan, pemerintah desa telah melakukan penjaringan aparat baru pada September 2025. Para aparat yang lolos seleksi kemudian resmi diangkat melalui Surat Keputusan (SK) dan mulai aktif bekerja pada Oktober 2025.
“Bulan September 2025 kami melakukan penjaringan aparat desa, dan terhitung Oktober mereka sudah di-SK-kan sebagai aparat. Jadi tidak mungkin gaji mereka diterimakan sebelum itu,” tegasnya.
Terkait tudingan tidak adanya transparansi anggaran desa, Ratna juga membantah keras. Ia memastikan seluruh proses pengelolaan anggaran telah dilakukan sesuai mekanisme dan dibahas bersama masyarakat.
“Semua sudah melalui mekanisme dan dirapatkan bersama masyarakat. Jadi tidak benar kalau disebut tidak ada transparansi anggaran,” tepisnya.
Sementara itu, Sekretaris Desa Buko Utara, Sadam Yarbo, saat dikonfirmasi membenarkan adanya keterlambatan pencairan honor aparat desa pada tahun 2026 sebelum Lebaran. Namun, ia menegaskan bahwa hal tersebut bukan disebabkan oleh persoalan administrasi seperti SPJ.
“Memang untuk tahun 2026 belum dicairkan sebelum Lebaran. Tapi itu bukan karena faktor SPJ seperti yang diisukan, melainkan akibat gangguan sistem dari pusat menjelang Lebaran,” jelas Sadam.
Ia mengungkapkan, gangguan tersebut tidak hanya terjadi di Desa Buko Utara, melainkan juga dialami oleh sekitar 30 desa lainnya di wilayah Bolmut.
“Bukan hanya di Buko Utara, ada sekitar 30-an desa di Bolmut yang mengalami gangguan jaringan saat itu,” tambahnya.
Meski demikian, Sadam memastikan bahwa proses pencairan honor yang sempat tertunda kini sudah mulai berjalan.
“Sejak kemarin kami sudah mulai mendistribusikan honor para aparat desa yang sempat tertunda akibat gangguan sistem tersebut,” pungkasnya.
Pemerintah Desa Buko Utara mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh isu yang belum tentu benar, serta tetap menjaga situasi yang kondusif di lingkungan desa.
