NefaNews.Com BOLMUT — Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Roby Pakaya, dengan tegas menyatakan penolakannya terhadap rencana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Bolaang Mongondow Raya (BMR).
Menurut Roby, hingga saat ini belum ada substansi yang jelas terkait urgensi pemekaran Provinsi BMR, terlebih di tengah kondisi keuangan negara yang belum stabil.
“Apa sebenarnya substansi dari pemekaran ini? Sementara kondisi keuangan negara sedang dalam masa efisiensi dan belum stabil untuk membiayai DOB. Kami tidak yakin pemekaran Provinsi BMR akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” tegas Roby.
Ia menambahkan, pembentukan daerah otonomi baru justru berpotensi menambah beban anggaran pemerintah pusat.
“Kita semua tahu bahwa pembentukan DOB akan menambah beban anggaran negara. Jangan sampai ini justru menjadi beban baru tanpa manfaat yang jelas bagi rakyat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Roby juga menyoroti poin ketiga dalam tujuan pemekaran P-BMR yang menekankan pada penguatan identitas dan budaya Mongondow. Menurutnya, Bolaang Mongondow Utara memiliki identitas budaya sendiri yang harus dihormati.
“Bolmong Utara memiliki budaya dan etnis tersendiri, yaitu Kerajaan Kaidipang Besar dan Kerajaan Bintauna. Ini adalah identitas yang tidak bisa disamakan begitu saja,” jelasnya.
Selain itu, ia menilai bahwa proses pemekaran Provinsi BMR belum sepenuhnya mengakomodasi tokoh-tokoh dan aspirasi masyarakat dari Bolaang Mongondow Utara.
“Kami melihat pemekaran ini tidak mengakomodir tokoh-tokoh dari Bolmut. Sehingga terkesan hanya didorong oleh kepentingan segelintir tokoh tertentu,” ungkap Roby.
Roby menegaskan, APDESI Bolmut akan tetap konsisten mengawal kepentingan masyarakat desa dan menolak kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada kesejahteraan rakyat.
“Bagi kami, yang terpenting adalah kesejahteraan masyarakat desa. Jangan sampai pemekaran ini hanya menguntungkan kelompok tertentu, sementara rakyat tidak merasakan dampaknya,” pungkasnya.
