Hadir di Musrenbang Provinsi, Bupati Boltim Sampaikan Usulan Percepatan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat

Photo. Bupati Bolaang Tongondow Timur bersama pimpinan daerah se Sulawesi Utara saat menghadiri Musrenbang Provinsi.

NEFANEWS.COM, Boltim– Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Oskar Manoppo., menyampaikan harapanya terhadap usulan pemerintah kabupaten Boltim untuk dapat diakomodir demi kesejahteraan masyarakat dan percepatan  pembangunan.

Perihal ini disampaikan Bupati Boltim saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 Provinsi Sulawesi Utara, yang digelar berKantor Gubernur Sulawesi Utara, Manado. Kamis (9/4/2026).

“Musrenbang ini menjadi ruang penting untuk menyelaraskan program pembangunan antara daerah dan pemerintah pusat. Saya berharap berbagai usulan prioritas pembangunan dari Bolaang Mongondow Timur dapat terakomodasi, sehingga mampu mendorong percepatan pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Untuk menjawab tantangan kedepan, menurut Bupati yang memiliki latar belakang birokrasi ini bahwa, kolaborasi lintas sektor dan lintas pemerintahan sangat diperlukan.

“Pemerintah daerah tidak bisa berjalan sendiri, diperlukan sinergi dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota agar pembangunan dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tambahnya.

Oskar berharap program yang dirancang untuk tahun 2027 akan lebih terukur, tepat sasaran, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Diketahui, musrenbang RKPD Tahun 2027 ini dibuka secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian., dan dihadir Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia, Maruarar Sirait, Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, bersama Wakil Gubernur, J. Victor Mailangkay,

Pelaksana Tugas Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Amalia Adininggar Widyasanti, perwakilan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sulut, serta para bupati dan wali kota se-Sulut.

 

 

 

banner1

Pos terkait