NEFAnews.com – Untuk memastikan APBD Tahun Anggaran 2026 dapat disusun secara tepat, efisien, dan berpihak pada kepentingan masyarakat Bolaang Mongondow Timur (Boltim), sejumlah jajaran pemerintah daerah menghadiri Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Boltim guna membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Rapat yang di gelar di Ruang Rapat Bank Sulut-Go Manado, dihadiri langsung Bupati Boltim Oskar Manoppo., bersama Wakil Bupati Argo V. Sumaiku, dan jajaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Boltim. Sabtu (11/10/2025).
Dalam kesempatan ini, Bupati Oskar Manoppo menegaskan pentingnya transparansi dan ketepatan dalam pembahasan anggaran daerah.
“Pemaparan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dilakukan secara terbuka. Silakan dilakukan koreksi dan penyesuaian terhadap pos-pos belanja yang menjadi prioritas, sesuai dengan kondisi keuangan daerah,” ujar Oskar.
Oskar menekankan pentingnya pengawasan yang efektif melalui peran Inspektorat.
“Amanat mandatory anggaran untuk Inspektorat sebesar satu persen harus terpenuhi. Semakin sering Inspektorat turun langsung ke lapangan, maka semakin tinggi pula kualitas pengawasan yang kita capai. Seperti halnya seseorang yang rutin memeriksakan diri ke dokter—semakin sering diperiksa, semakin cepat kita mengetahui masalah dan dapat segera melakukan perbaikan,” ucap Oskar.
Sementara itu, Wakil Bupati Argo V. Sumaiku juga menegaskan pentingnya pengelolaan anggaran yang berpihak kepada rakyat.
“Kita harus benar-benar mengelola anggaran agar pro terhadap kepentingan masyarakat, sekaligus mampu menggali potensi yang ada di daerah. Ini adalah anggaran pertama yang disusun di masa pemerintahan kami, sehingga harus benar-benar menjadi persembahan terbaik untuk rakyat, dengan prioritas berdasarkan kebutuhan masyarakat,” pungkas Argo.
Rapat tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah M. Iksan Pangalima, S.Pi., M.A.P., para asisten, serta sejumlah pimpinan perangkat daerah, di antaranya Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pariwisata, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pemuda dan Olahraga, serta Direktur Rumah Sakit Daerah. *
Dee.
