NEFANEWS.COM, Bolmong – Bupati Bolaang Mongondow, Yusra Alhabsyi, memastikan tata kelola pemerintahan selama kepemimpinannya bersama Dony Lumenta., akan dijalankan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Hal ini disampaikan Yusra Alhabsy., saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Komunikasi Eksekutif Pengawasan yang digelar Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk pemerintah daerah se-Provinsi Sulawesi Utara (Dulur), di Wisma Negara Bumi Beringin, Selasa (21/4/2026).
Rakor tersebut menjadi forum strategis dalam memperkuat sinergi pengawasan sekaligus penyerahan Laporan Eksekutif Daerah (LED) kepada kepala daerah.
Dimana dalam dokumen LED terdapat laporan semesteran yang disusun BPKP, berisi hasil pengawasan komprehensif, rekomendasi kebijakan (policy brief), evaluasi terhadap pelaksanaan program-program prioritas pemerintah daerah, serta sejumlah isu strategis yang menjadi fokus evaluasi, diantaranya; pengentasan kemiskinan, peningkatan ketahanan pangan, pengembangan sektor kesehatan, hingga penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Disampaikan Yusra Alhabsyi., kehadirannya dalam rakor tersebut merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi pengawasan serta memandang LED dari BPKP sebagai instrumen penting dalam pemerintahan.
“Kami memandang LED dari BPKP sebagai instrumen penting untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program daerah. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi secara konkret, demi memastikan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik,” ujar Yusra.
Terkait hasil evaluasi BPKP, Yusra menyatakan pihaknya akan dijadikan sebagai acuan dalam memperkuat kebijakan pembangunan daerah agar tepat sasaran.
Diketahui, kegiatan yang dihadiri langsung langsung oleh Gubernur Sulut, Yulius Selvanus, didampingi Gubernur Viktor Mailangkay., Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara, Heru Setiawan, dan seluruh kepala daerah kabupaten/kota, bersama inspektur. **
