NEFAnews.Com BOLMUT — Pemerintah Desa Soligir, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), mendesak Pemerintah Daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) agar segera memperbaiki jembatan penyeberangan yang hingga kini masih dalam kondisi putus.
Kerusakan jembatan tersebut bukan persoalan baru. Jembatan yang menjadi salah satu akses penting masyarakat Desa Soligir untuk mengangkut hasil pertanian itu telah putus akibat diterjang banjir pada tahun 2024 lalu.
Namun, hingga kini kondisi jembatan tersebut belum juga mendapatkan penanganan permanen. Situasi ini dinilai semakin membahayakan masyarakat yang setiap hari masih menggunakan akses tersebut untuk menjalankan aktivitas, khususnya para petani.
Hal tersebut disampaikan Kepala Desa Soligir, Renol Van Gobel, S.H., M.H., saat ditemui awak media.
Menurut Renol, keberadaan jembatan tersebut sangat vital bagi masyarakat. Selain menjadi jalur penghubung, akses itu juga digunakan warga untuk membawa hasil pertanian dari kebun menuju permukiman maupun tempat pemasaran.
“Jembatan ini sangat dibutuhkan masyarakat, terutama para petani. Sejak putus akibat banjir tahun 2024, masyarakat tetap harus melewati akses tersebut karena memang menjadi salah satu jalur penting,” ujar Renol.
Yang lebih memprihatinkan, kondisi jembatan yang rusak dan belum diperbaiki tersebut disebut telah beberapa kali menyebabkan masyarakat mengalami kecelakaan.
Kondisi ini tentu tidak boleh dianggap sepele. Pemerintah daerah, khususnya instansi teknis yang membidangi infrastruktur, dinilai perlu segera turun ke lapangan dan mengambil langkah nyata sebelum terjadi kecelakaan yang lebih parah.
Jangan menunggu ada korban jiwa baru kemudian pemerintah bergerak.
Pemdes Soligir berharap Dinas PUTR Bolmut tidak hanya melakukan peninjauan atau pendataan, tetapi segera memberikan solusi konkret berupa perbaikan jembatan secara permanen.
“Ini menyangkut keselamatan masyarakat dan akses ekonomi warga. Kami berharap pemerintah daerah melalui Dinas PUTR bisa segera mengambil tindakan. Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban karena akses yang rusak dibiarkan berlarut-larut,” tegas Renol.
Pemerintah Desa Soligir juga meminta agar kondisi tersebut menjadi perhatian serius dalam perencanaan pembangunan infrastruktur daerah. Sebab, akses jalan dan jembatan bukan sekadar fasilitas fisik, tetapi menyangkut keselamatan warga sekaligus kelancaran roda perekonomian masyarakat.
Masyarakat sudah menunggu sejak 2024. Kini yang dibutuhkan bukan lagi janji, melainkan tindakan nyata.
