NEFANEWS.COM, Bolmong — Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong) Yusra Alhabsyi menerima kedatangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Utara dalam rangka pemeriksaan pendahuluan.
Sebelum melakukan kegiatan, Bupati Bupati Bolmong Yusra Alhabsyi., memumpin labgsung kegiatan Entry Meeting bersama tim, yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati Lantai III, Selasa (1/9/2026).
Diketahui, audit ini tidak sekadar berkaitan dengan kelengkapan administrasi. BPK akan melihat sejauh mana kebijakan dan pelaksanaan pemerintah daerah berjalan sesuai regulasi, sekaligus menguji efektivitas pengelolaan sektor yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Adapun dua objek utama yang menjadi perhatian yakni;
Pertama, pemeriksaan kepatuhan atas penyelenggaraan penataan ruang dalam mendukung ketahanan energi, ketahanan pangan dan sejumlah program prioritas nasional. Pemeriksaan mencakup periode 2024 hingga Semester I 2026.
Kedua, pemeriksaan kinerja terhadap peran Pemkab Bolmong dalam pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Bukaka atau PDAM, untuk periode 2025 hingga Semester I 2026.
Dua agenda tersebut memiliki konsekuensi penting bagi Pemkab Bolmong. Penataan ruang berkaitan erat dengan arah pembangunan, pemanfaatan lahan, investasi hingga perlindungan kawasan strategis. Sementara pengelolaan PDAM menyentuh kebutuhan dasar masyarakat terhadap layanan air bersih.
Menindaklanjuti pemeriksaan pendahuluan tersebut, Bupati Yusra Alhabsyi meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang berkaitan dengan objek pemeriksaan memberikan dukungan penuh kepada tim BPK.
Ia menekankan agar proses pemenuhan data dan dokumen tidak menjadi kendala selama pemeriksaan berlangsung.
“Seluruh pimpinan OPD diminta proaktif, kooperatif dan mempercepat penyediaan dokumen maupun informasi yang diperlukan pemeriksa”, ujar Bupati.
Menurutnya, kelengkapan dan akurasi data menjadi penting karena hasil pemeriksaan BPK nantinya dapat menjadi cermin terhadap kualitas tata kelola pemerintahan daerah.
“Diinstruksikan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait agar proaktif dan kooperatif dalam memenuhi kebutuhan pemeriksaan, termasuk mempercepat penyediaan data maupun dokumen yang diminta tim BPK”, pungkas Bupati.
Dari pihak BPK RI sendiri menurunkan dua tim dalam pemeriksaan pendahuluan tersebut. Pertama, tim pemeriksaan kepatuhan penataan RT/RW dikoordinasikan Deon Arti Santoso selaku Pengendali Teknis, bersama Oswaldo Anastasius Sitanggang sebagai Ketua Tim dan Fikri Siregar sebagai Ketua Sub Tim. Kedua tim pemeriksaan kinerja pengelolaan PDAM, yang dikendalikan Daniel Surya Perdana sebagai Pengendali Teknis, dengan Nancy Dwi Simanungkalit sebagai Ketua Tim.
Kehadiran dua tim dengan objek pemeriksaan berbeda menunjukkan bahwa perhatian audit tidak hanya tertuju pada aspek kepatuhan administratif, tetapi juga pada efektivitas kebijakan dan pengelolaan pelayanan publik.
Dalam kegiatan ini Bupati Yusra didampingi Sekretaris Daerah Bolmong Abdullah Mokoginta, S.H., M.Si., bersama sejumlah kepala OPD terkait, antara lain Inspektur Daerah, Kepala Bappeda, Kepala BPBD, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kepala DLH, Kepala Dinas PUPR, Kepala DPMPTSP, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Perkebunan, Kepala Satpol PP serta Kepala Bagian Hukum Setda Bolmong. (*)
