NEFAnews.Com BOLMUT – Kepolisian Resor (Polres) Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) melalui Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) terus memperkuat pengawasan terhadap sarana dan prasarana (sarpras) pertanian guna memastikan bantuan pemerintah tersalurkan tepat sasaran dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya.
Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan paparan dan koordinasi terkait peran Kepolisian dalam pengawasan serta pengamanan sarana pertanian di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
Kegiatan ini dilaksanakan dalam tiga rangkaian, yakni pada 17 November 2026 di Kecamatan Bolangitang Timur, 18 November 2026 di Kecamatan Bintauna, dan 19 November 2026 di wilayah Kecamatan Pinogaluman.
Ketiga rangkaian kegiatan tersebut melibatkan unsur Kepolisian, Kejaksaan Negeri Bolmut, Pemerintah Daerah, Dinas Pertanian, penyuluh pertanian, serta perwakilan kelompok tani.
Turut hadir Kepala Dinas Pertanian Bolmut Syarifuddin, S.ST., M.Si., penyuluh pertanian, ketua tim kerja kabupaten, dan perwakilan kelompok tani.
Dalam pemaparannya,Kapolres Bolaang Mongondow Utara Melalui Kasat Reskrim IPTU Rofly Saribatian, S.H., M.H, menjelaskan bahwa Kepolisian memiliki peran penting dalam mendukung program pemerintah di sektor pertanian, khususnya melalui pengawasan penyaluran, pendistribusian, hingga pemanfaatan bantuan sarana pertanian.
Pengawasan tersebut bertujuan mencegah berbagai potensi penyimpangan, seperti penyalahgunaan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), penyelewengan bantuan sarana produksi pertanian, penggelapan, hingga penjualan bantuan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
Selain itu, Iptu Rofly Menekankan pula pentingnya transparansi dan keterbukaan dalam pengelolaan bantuan pemerintah agar setiap bantuan benar-benar diterima kelompok tani yang berhak dan dimanfaatkan sesuai kebutuhan serta ketentuan yang berlaku.
Melalui fungsi Reskrim, khususnya Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter), Polres Bolmut juga melakukan langkah-langkah pencegahan melalui koordinasi dengan Dinas Pertanian dan instansi terkait, sekaligus memberikan pemahaman kepada kelompok tani mengenai aturan serta tanggung jawab dalam menerima dan menggunakan bantuan pemerintah.
Sinergi antara Kepolisian, Kejaksaan, Pemerintah Daerah, Dinas Pertanian, penyuluh, dan kelompok tani diharapkan mampu menciptakan sistem pengawasan yang lebih baik serta meminimalisasi potensi penyalahgunaan sarana pertanian.
Dengan demikian, program bantuan pemerintah di sektor pertanian dapat berjalan secara transparan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat petani di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif dalam mendukung pembangunan sektor pertanian di daerah.









