NEFANEWS.COM, Kotamobagu — Antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Kotamobagu menjadi perhatian Pemerintah Kota. Kondisi tersebut memicu keresahan di tengah masyarakat, terutama di tengah beredarnya informasi mengenai ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM).
Merespons situasi itu, Pemerintah Kota Kotamobagu menggelar rapat koordinasi bersama para pengelola SPBU se-Kota Kotamobagu, Kamis (3/9/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Kerja Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Kotamobagu dipimpin Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Noval C. Manoppo, S.E., M.E.
Menurut Noval., Rapat tersebut menjadi langkah pemerintah untuk mencari penjelasan sekaligus membahas upaya mengurai antrean kendaraan yang terjadi di sejumlah SPBU.
Noval mengatakan, pemerintah menyikapi antrean tersebut sekaligus isu yang berkembang di masyarakat terkait ketersediaan BBM.
“Pemerintah Kota Kotamobagu hari ini melaksanakan rapat koordinasi bersama para pengelola SPBU untuk menanggapi antrean kendaraan di sejumlah SPBU serta untuk menyikapi isu yang beredar di masyarakat terkait ketersediaan Bahan Bakar Minyak di Kota Kotamobagu,” ujar Noval.
Menurut Noval, pemerintah berkepentingan memastikan penyaluran BBM kepada masyarakat tetap berjalan. Karena itu, pengelola SPBU diminta memberikan pelayanan secara tertib serta ikut mengambil langkah untuk mengantisipasi dan mengurai antrean.
“Dalam rapat koordinasi ini, kami ingin memastikan bahwa penyaluran BBM tetap berjalan dengan baik, sekaligus membahas langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi dan mengurai antrean yang terjadi,” katanya.
Namun, munculnya antrean panjang di sejumlah SPBU menjadi persoalan yang tidak cukup hanya dijawab dengan imbauan agar masyarakat tetap tenang. Kondisi di lapangan membutuhkan kepastian informasi mengenai ketersediaan stok, pola distribusi, serta penyebab antrean, sehingga masyarakat tidak terus berada dalam ketidakpastian.
Pemerintah Kota Kotamobagu meminta masyarakat tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan. Imbauan ini disampaikan untuk mencegah kepanikan yang justru berpotensi memperpanjang antrean dan mengganggu distribusi BBM.
“Kami juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan sebagai dampak dari informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Masyarakat diharapkan tidak mudah terpengaruh isu yang beredar dan tetap membeli BBM sesuai kebutuhan,” tegas Noval.
Di sisi lain, pengelola SPBU diminta memastikan pelayanan kepada konsumen berlangsung tertib dan kebutuhan BBM masyarakat tetap dapat terpenuhi.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Kotamobagu, Melky Mokoginta, S.T., perwakilan Polres Kotamobagu, perwakilan Kodim 1303/Bolaang Mongondow, serta sejumlah instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu.
Kehadiran unsur pemerintah, aparat keamanan, dan pengelola SPBU menunjukkan bahwa persoalan antrean BBM tidak hanya menyangkut pelayanan di tingkat SPBU, tetapi juga membutuhkan koordinasi lintas sektor.
Kini, perhatian publik tertuju pada langkah konkret setelah rapat tersebut. Masyarakat tentu membutuhkan lebih dari sekadar imbauan—yakni kepastian bahwa pasokan BBM tersedia, distribusi berjalan normal, dan antrean tidak menjadi persoalan berulang.
Pemkot Kotamobagu berharap koordinasi tersebut dapat menjaga kelancaran distribusi BBM sekaligus mengurangi antrean di sejumlah SPBU.
Sementara itu, masyarakat diimbau tetap membeli BBM sesuai kebutuhan dan tidak melakukan pembelian berlebihan berdasarkan informasi yang belum terverifikasi. (Dee)
