NEFANEWS.COM, Bolmong — Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) melaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) terkait Standar Pelayanan Publik. Kegiatan tersebut difasilitasi oleh Bagian Organisasi sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas dan transparansi pelayanan kepada masyarakat.
Forum melibatkan penerima layanan serta sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya tokoh masyarakat, OPD terkait seperti DPMPTSP dan Dinas Pendidikan, LSM, serta unsur media.
Dalam forum tersebut, Dinas PUPR memaparkan berbagai jenis layanan yang diberikan kepada masyarakat. Materi yang disampaikan mencakup persyaratan, prosedur pelayanan, jangka waktu penyelesaian, biaya atau tarif, produk layanan, mekanisme pengaduan, serta komponen lain dalam Standar Pelayanan Publik.
Para peserta kemudian diberikan kesempatan untuk menyampaikan saran, masukan, maupun usulan perbaikan terhadap standar pelayanan yang telah dipaparkan.
Seluruh masukan peserta dituangkan dalam Berita Acara Forum Konsultasi Publik dan ditandatangani oleh perwakilan peserta yang hadir.
Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan Pakta Integritas Pelayanan oleh pejabat dan petugas pelayanan publik Dinas PUPR. Penandatanganan tersebut menjadi bentuk komitmen untuk memberikan pelayanan sesuai Standar Pelayanan sekaligus terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Hasil Forum Konsultasi Publik selanjutnya akan menjadi bahan penyempurnaan Standar Pelayanan Dinas PUPR dan ditindaklanjuti sesuai hasil kesepakatan serta ketentuan yang berlaku.
Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat kualitas pelayanan publik Dinas PUPR yang lebih transparan, akuntabel, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. *
