NEFANEWS.COM, Manado – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memperkuat langkah pengamanan pangan menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026. Ancaman perubahan iklim, potensi El Nino, serta meningkatnya kebutuhan masyarakat pada akhir tahun menjadi perhatian serius pemerintah daerah dalam menjaga ketersediaan bahan pokok sekaligus mengendalikan harga pasar.
Di bawah kepemimpinan Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus, S.E., strategi ketahanan pangan diarahkan pada tiga aspek utama, yakni memastikan stok tetap aman, menjamin distribusi berjalan lancar, dan menjaga daya beli masyarakat melalui intervensi harga.
Gubernur Yulius menegaskan, capaian penyaluran bantuan pangan sepanjang 2026 menjadi modal penting dalam menjaga ketahanan pangan daerah. Namun, pemerintah tidak boleh hanya berpatokan pada realisasi penyaluran, melainkan harus memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi ketika tekanan permintaan meningkat.
Pada Alokasi I, sebanyak 274.156 Penerima Bantuan Pangan (PBP) telah menerima 5.482.920 kilogram beras dan 1.096.584 liter minyak goreng. Penyaluran untuk alokasi tersebut telah mencapai 100 persen.
Sementara itu, Alokasi II menyasar 281.794 PBP dengan alokasi beras sebanyak 8.300.730 kilogram. Hingga awal Oktober 2026, realisasi penyalurannya telah mencapai 98,19 persen.
“Penyaluran bantuan pangan secara umum berjalan baik, tepat sasaran dan tepat waktu, termasuk masyarakat yang berada di wilayah kepulauan,” ujar Yulius saat mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan, dalam kunjungan kerja dan penyerahan bantuan pangan di Aula Mapalus, Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Kamis (8/10/2026).
Untuk menjaga kesinambungan program, Pemprov Sulut juga mulai mempersiapkan Alokasi III dengan menitikberatkan pada keamanan stok serta pembaruan data penerima bersama pemerintah terkait.
Dari sisi ketersediaan, stok beras di Sulawesi Utara tercatat mencapai 34.602 ton. Kondisi ini menjadi salah satu penopang untuk menghadapi peningkatan kebutuhan masyarakat pada periode akhir tahun.
Selain mengandalkan cadangan pangan, Pemprov Sulut memperluas Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai upaya mendekatkan akses masyarakat terhadap bahan pokok dengan harga lebih terjangkau.
Hingga pekan pertama Oktober 2026, GPM telah dilaksanakan di 417 titik. Pelaksanaannya akan terus diperluas berdasarkan kebutuhan masyarakat dan kondisi harga di lapangan.
Langkah berikutnya diarahkan pada pengendalian harga tujuh komoditas strategis melalui skema subsidi, yakni minyak goreng, gula pasir, bawang merah, bawang putih, daging ayam, cabai rawit, dan telur ayam.
Intervensi ini menjadi penting karena peningkatan permintaan menjelang Natal dan Tahun Baru berpotensi memberikan tekanan terhadap harga kebutuhan pokok. Tanpa langkah antisipasi yang memadai, kenaikan harga dapat mengurangi daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.
Karena itu, penguatan ketahanan pangan tidak cukup hanya dengan memastikan barang tersedia. Pemerintah juga perlu menjaga agar bahan pokok dapat menjangkau masyarakat dengan harga yang tetap terjangkau.
Dalam kunjungan kerja tersebut, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengapresiasi dukungan Gubernur Yulius Selvanus beserta jajaran pemerintah daerah dalam pelaksanaan program ketahanan pangan.
Menurut Zulkifli, keberhasilan menjaga ketahanan pangan membutuhkan keterlibatan aktif pemerintah daerah. Sinergi pusat dan daerah diperlukan agar kebijakan tidak berhenti pada perencanaan, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Bersama Gubernur Yulius, Zulkifli juga menyerahkan bantuan pangan sebanyak 3.750 kilogram kepada 750 penerima. Bantuan tersebut dialokasikan untuk 250 penerima di Kota Manado dan 500 penerima di Kabupaten Minahasa.
Penerima bantuan berasal dari kelompok masyarakat di luar desil 1–4 yang tetap dinilai layak menerima bantuan berdasarkan kriteria yang berlaku.
Penyaluran ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan sosial tetap menjadi bagian penting dalam menjaga akses masyarakat terhadap kebutuhan pangan.
Perhatian pemerintah dalam kunjungan tersebut juga mencakup sektor kelautan dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Zulkifli menyampaikan bahwa pemerintah bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan menargetkan pembangunan 5.000 kampung nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
“Nelayan kita miskin karena kelautan kurang perhatian, sehingga Presiden terus berupaya memberikan yang terbaik,” kata Zulkifli.
Bagi Sulawesi Utara yang memiliki potensi kelautan dan perikanan, penguatan sektor pesisir menjadi bagian penting dari pembangunan ekonomi masyarakat sekaligus mendukung ketahanan pangan berbasis sumber daya lokal.
Menghadapi potensi perubahan cuaca dan peningkatan kebutuhan menjelang akhir tahun, Pemprov Sulut menempatkan pengamanan pasokan, kelancaran distribusi, bantuan pangan, Gerakan Pangan Murah, serta intervensi harga sebagai bagian dari langkah antisipasi yang saling mendukung.
Tantangannya bukan sekadar menjaga ketersediaan bahan pokok di gudang, tetapi memastikan pasokan tetap mengalir ke pasar dan masyarakat tidak terbebani lonjakan harga.
Gubernur Yulius Selvanus memastikan penguatan langkah ketahanan pangan akan terus dilakukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga sepanjang periode Natal dan Tahun Baru.
Dengan langkah tersebut, pemerintah daerah berupaya memastikan bahwa potensi tekanan pangan akibat perubahan iklim maupun peningkatan permintaan dapat diantisipasi lebih dini, sehingga kebutuhan pokok masyarakat Sulawesi Utara tetap terpenuhi dan daya beli tetap terjaga. */dee.
