NEFAnews.com, Sulut – Dari segi finansial, Indonesia sejak tahun 2025 hingga saat ini masih terus mengalami keterbatasan anggaran yang berdampak terhadap pelayanan publik dan pembangunan di berbagai sektor pemerintahan.
Meski demikian, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), dibawah kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus Komaling (YSK), justru menunjukan komitmennya dalam membangun Bumi Nyiur Melambai kearah yang lebih baik.
Dari segi ekonomi, di tengah-tengah efisiensi anggaran dan kebijakan fiskal, justru pertumbuhan ekonomi secara mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan disertai indikator kesejahteraan sosial masyarakat.
Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sulut tahun 2025 menyentuh angka Rp 204,75 triliun (harga berlaku). Secara kumulatif, ekonomi daerah ini melaju di angka 5,66 persen, melampaui capaian tahun sebelumnya.
Dua sektor ekonomi yang menjadi indikator pertumbuhan ekonomi seperti Sektor Produksi, menyebutkan industri pengolahan mengalami pertumbuhan hingga mencapai 9,97 persen. Sedangkan di sektor Pengeluaran ekspor ke luar negeri, Sulut mengalami lonjakan secara drastis hingga fiangka 28,42 persen. Ini memb membuktikan bahwa kualitas komoditas lokal Sulut mampu berkompetisi dengan pasar global.
Dari bulan ke bulan, sepanjang tahun 2025, hingga memasuki Triwulan IV-2025, pertumbuhan ekonomi terus menunjukan tren positif menguat hingga mengalami kenaikan sebesar 5,95 persen (y-on-y). Bahkan sektor pariwisata dan kuliner melalui kategori Akomodasi dan Makan Minum menjadi “bintang” dengan lonjakan sebesar 20,67 persen.
Dinilai cukup konsisten terhadap perubahan dan peningkatan ekonomi, cukup berdampak langsung pada sektor ketenagakerjaan. Hingga mampu membangkitkan daya kerja masyarakat Sulut yang mencapai 1,35 juta orang di akhir tahun 2025, hingga berhasil menekan angka pengangguran yang menembus level 5,78 persen berdasarkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).
Dengan demikian kualitas lapangan kerja telah berhasil menunjukan tren positif dengan porsi pekerja formal yang kini mencapai 46,93 persen, dan berhasil memberikan stabilitas pendapatan yang lebih baik bagi masyarakat Sulut.
Tidak hanya terpaku pada pertumbuhan ekonomi, pemerintah provinsi Sulut juga mengalami pertumbuhan dari aspek sosial. Dimana angka kemiskinan di bulan September 2025 turun menjadi 6,62 persen. Angka ini bahkan mengalami penyusutan sebesar 3, 95 persen untuk wilayah perkotaan.
Angka diatas menunjukan bahwa, Indeks ketimpangan atau Gini Ratio juga melandai ke angka 0,341. Hal ini sinkron dengan standar Bank Dunia yang menunjukkan bahwa kelompok masyarakat 40 persen terbawah kini memiliki porsi pengeluaran yang lebih besar, yakni hampir 19,90 persen.
Dengan demikian, Provinsi Sulut dibawah pemerintahan YSK, berada di Zona Hijau. Namun demikian, YSK tetap mengingatkan kepada seluruh jajaran pemerintah dan pemangku kepentingan untuk tetap waspada dan tidak berpuas diri.
”Pertumbuhan kita sudah di jalur yang tepat. Namun, tantangan ke depan adalah memastikan manfaat ekonomi ini benar-benar terdistribusi secara merata hingga ke pelosok desa,” ucjar YSK.
YSK juga menekankan bahwa sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat menjadi kunci utama agar fondasi ekonomi yang kokoh ini dapat berlanjut secara berkelanjutan di tahun 2026. ***/Dee.
