Komitmen Wujudkan KLA 2025, Sekda Boltim Imbau SKPD Tidak Keluar Daerah Selama Verifikasi Lapangan Hybrid

Photo. Sekretaris Daerah Pemkab Boltim. Ikhsan Pangalima.

NEFAnews.com – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Timur Boltim) menggelar rapat koordinasi (rakor) persiapan pelaksanaan Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) oleh Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA), dalam rangka evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) tahun 2025.

Rakor yang berlangsung di ruang rapat wakil bupati tersebut, dipimpin Sekretaris Daerah Ikhsan Pangalima., dengan dihadiri Wakil Bupati Boltim, Argo Sumaiku., bersama Dinas Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Boltim selaku penanggungjawab kegiatan, serta seluruh pimpinan OPD. Kamis (12/6/2025).

Bacaan Lainnya

Dalam kesempatan ini, Sekda menekankan kepada seluruh pimpinan OPD tidak berada diluar daerah pada saat pelaksanaan VLH yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Mei mendatang.

“Pada saat VLH berlangsung, seluruh pimpinan OPD wajib berada di tempat. Dan digarapkan semua pimpinan OPD menjadi pendamping serta harus tahu data,” tegas Ikhsan.

Disisi lain, Wakil Bupati Argo V. Sumaiku., menambahkan agar tiap SKPD serta gugus tugas KLA dapat mempersiapkan semua dokumen yang dibutuhkan serta keterlibatan langsung dalam proses verifikasi lapangan hybrid (VLH).

“Kepada semua pimpinan OPD agar memperhatiakan kriteri penilaian dan bekerjasama. Semoga hasil VHL sesuai dengan yang kita harapkan,” ucap Argo Sumaiku.

Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Dinas PPPA Boltim, Tierza Damopolii, menjelaskan indikator dan Klaster penilaian.

“Ada 24 indikator yang menjadi penilaian, bahwa terdapat 24 indikator penilaian. Selain itu juga terdapat lima klaster yang meliputi; hak sipil dan kebebeasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, Kesehatan dasar dan kesejahteraan, Pendidikan dan klaster perlindungan khusus anak,” jelas Tierza.

Ia juga menyampaikan pentingnya kebijakan pemerintah serta keterlibatan pihak terkait.
“Adapun yang menjadi hal terpenting dalam penilaian KLA ini yakni; kebijakan pemerintah menyangkut aturan dan anggaran, keterlibatan perangkat daerah, media dan pelaku usaha serta inovasi di tiap – tiap indikator,” tandasnya.

Dee.

banner1

Pos terkait