NEFAnews.com, KOTAMOBAGU -Wali Kota (Wawali) Kotamobagu, Rendy Virgiawan Mangkat (RVM), menghadiri High Level Meeting tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara (sulut), yang digelar di Manado, Senin (23/2/2026).
Kegiatan yang gagas Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara tersebut, dibuka langsung Gubernur Sulut, Yulius Selvanus Komaling ini, dihadiri para bupati/wali kota se-Sulut, Kepala Perwakilan BI Sulut, Kepala OJK Sulawesi Utara–Gorontalo, serta Wakil Direktur dan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah KDEKS Sulut.
Dalam kegiatan ini juga melibatkan para Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Tim Percepatan dan Perluasan Elektronifikasi Daerah (TP2ED), Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), dari 15 Kabupaten dan Kota se Sulut.
Mewakili Wali Kota Kotamobagu, Rendy Mangkat menyampaikan, bahwa Pemerinta Kota (Pemkot) Kotamobagu berkomitmen mendukung kebijakan strategis yang berorientasi pada stabilitas harga dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Koordinasi dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menghadapi dinamika dan tantangan ekonomi saat ini. Pemerintah daerah dituntut adaptif, inovatif, dan responsif dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ujar Rendy.
Dalam kesempatan ini, Wakil Walikota Rendy Mangkat juga melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Dimana kesepahaman ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat kerja sama fiskal, meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah secara transparan dan akuntabel.
“Melalui MoU tersebut diharapkan terbangun sistem koordinasi yang lebih solid antara pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah guna mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ucap Rendy.
Ia juga menegaskan bahwa; dengan adanya sinergitas antara pemerintah daerah dan provinsi, akan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Sinergi dan kolaborasi menjadi kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, pengendalian inflasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.
*/Dee.
