NEFAnews com, POLITIK – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) menggelar rapat paripurna dalam rangka penetapan pokok-pokok pikiran DPRD terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Sidang DPRD Boltim, Senin (9/3/2026).
Wakil Ketua DPRD Boltim Medy Lengan., dan didampingi Ketua DPRD Boltim Samsudin Dama, memimpin secara langsung sidang Paripurna tersebut.
Kegiatan ini dihadiri para anggota DPRD hingga jajaran Sekretariat DPRD.
Rapat paripurna diawali dengan pembukaan, dilanjutkan pembacaan rangkuman Pokok-Pokok Pikiran DPRD, penandatanganan berita acara, hingga penutupan. Rapat ini menjadi bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah, khususnya dalam menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan dokumen perencanaan pemerintah daerah.
Dalam kesempatan tersebut, pimpinan rapat menyampaikan bahwa pokok-pokok pikiran DPRD merupakan hasil penyerapan aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui berbagai mekanisme, termasuk kegiatan reses dan rapat dengar pendapat bersama masyarakat.
“Pokok-pokok pikiran DPRD merupakan salah satu implementasi pendekatan dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017,” ujar Medy Lensun saat memimpin rapat paripurna.
Pada rapat paripurna tersebut juga dilakukan penandatanganan berita acara penetapan Pokok-Pokok Pikiran DPRD terhadap RKPD Tahun 2027 oleh pimpinan DPRD Boltim.
Penandatanganan ini menjadi penegasan komitmen lembaga legislatif dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat sekaligus memperkuat sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Pimpinan DPRD juga menegaskan bahwa pokok-pokok pikiran yang telah disepakati harus dikawal secara konsisten hingga tahap pembahasan anggaran daerah.
“Perlu saya sampaikan, bahwa bahwa apa yang menjadi kesepakatan kita hari ini, yang telah ditetapkan dalam surat keputusan tentang penetapan pokok-pokok pikiran DPRD, secara konsisten agar dikawal pada proses penetapan anggaran, mulai dari kesepakatan KUA-PPAS sampai dengan Penetapan APBD,” tegas Medy. (Adve).
