NEFAnews.Com MANADO – Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Mohammad Aditya Pontoh, S.IP, menghadiri kegiatan Komunikasi Eksekutif Pengawasan BKPP pada Pemerintah Daerah se-Sulawesi Utara Tahun 2026 yang digelar pada Selasa (21/04/2026).
Kegiatan strategis tersebut dibuka langsung oleh Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE (YSK), yang dalam sambutannya menekankan pentingnya penguatan sistem pengawasan internal di lingkungan pemerintah daerah.
Gubernur YSK menyampaikan bahwa pengawasan yang efektif dan akuntabel menjadi kunci utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Pengawasan bukan sekadar formalitas, tetapi harus menjadi instrumen pengendalian yang mampu mencegah penyimpangan sejak dini serta memastikan setiap program berjalan sesuai aturan,” ujar YSK dalam arahannya.
Ia juga mengingatkan seluruh pemerintah daerah di Sulawesi Utara agar terus meningkatkan sinergi antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan seluruh perangkat daerah guna meminimalisir potensi pelanggaran administrasi maupun keuangan.
Sementara itu, Wakil Bupati Bolmut Mohammad Aditya Pontoh saat dihubungi melalui telepon selulernya menyampaikan bahwa keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Bolmut dalam kegiatan ini merupakan bentuk komitmen dalam memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
“Kegiatan ini sangat penting sebagai wadah koordinasi dan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pengawasan di daerah. Pemerintah Bolmut tentunya mendukung penuh upaya penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional,” ungkap Aditya Pontoh.
Ia menambahkan, hasil dari kegiatan tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan acuan bagi Pemerintah Kabupaten Bolmut dalam meningkatkan kinerja pengawasan, khususnya melalui peran Inspektorat daerah.
Kegiatan Komunikasi Eksekutif ini diikuti oleh para kepala daerah, wakil kepala daerah, serta jajaran terkait dari seluruh kabupaten/kota se-Sulawesi Utara, sebagai bagian dari upaya bersama dalam memperkuat pengawasan dan integritas pemerintahan daerah.
