Efisiensi Anggaran Berdampak Terhadap Pembagunan Daerah, Pemkot Kotamobagu Kekurangan Anggaran Peningkatan Infrastruktur

Photo. Kepala Dinas PUPR Kota Kotamobagu. Claudy

NEFANEWS.COM, Kotamobagu – Kebijakan pemerintah pusat terkait efisien anggaran, sangat berdampak terhadap pembangunan di daerah, terutama pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum pemerintah.

Termasuk Kota Kotamobagu. Tahun ini Pemerintah hanya mengalokasikan anggaran sebesar Rp8 miliar, untuk untuk pembangunan infrastruktur guna perbaikan sejumlah ruas jalan, baik jalan desa maupun jalan kota.

Keterbatasan anggaran tersebut memaksa pemerintah daerah menerapkan skala prioritas dalam menentukan titik-titik yang akan diperbaiki. Fokus utama diarahkan pada ruas jalan dengan kondisi kerusakan cukup parah serta memiliki tingkat mobilitas tinggi bagi masyarakat.

Hal ini disampaikan langsung Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kotamobagu, Claudy Mokodongan., kepada awak media saat ditemui di ruang kerjanya. Ia mengungkapkan bahwa anggaran untuk pekerjaan hotmix tahun ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Rabu (24/6/2026).

“Dana untuk Hotmix tahun ini hanya 8 miliar, anggarannya turun dari angka pada tahun sebelumnya yang berjumlah 10 miliar,” ungkapnya.

Ia menambahkan, kebutuhan anggaran untuk pemeliharaan seluruh ruas jalan di Kotamobagu sebenarnya sangat besar. Dengan total 1.117 ruas jalan yang tersebar di wilayah tersebut, dana yang dibutuhkan bahkan jauh melampaui kemampuan anggaran saat ini.

“Untuk pemeliharaan semua ruas jalan di Kota Kotamobagu, angka Rp100 miliar saja tidak cukup. Total ada 1.117 ruas jalan, terdiri dari 721 ruas jalan desa dan 396 ruas jalan kota,” imbuhnya.

Nakmun demikian, menurutnya Pemkot Kotamobagu akan tetap berkomitmen melakukan perbaikan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

“Langkah ini diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan kenyamanan serta kelancaran akses transportasi” pungkasnya.

Pihaknya berharap adanya dukungan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat guna mempercepat pembangunan infrastruktur jalan di daerah tersebut, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara lebih optimal, tutupnya.

Dee.

 

 

banner1

Pos terkait