NEFANEWS.COM, BOLTIM – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) menegaskan komitmennya mewujudkan Pemilihan Sangadi (Pilsang) Serentak 2026 yang demokratis, transparan, dan bebas dari diskriminasi politik.
Bupati Boltim, Oskar Manoppo, secara khusus mengingatkan seluruh panitia penyelenggara agar tidak menjadikan perbedaan pilihan politik sebagai alasan untuk membatasi hak bakal calon Sangadi. Setiap peserta harus memperoleh perlakuan yang sama tanpa intervensi maupun keberpihakan.
Penegasan tersebut disampaikan Oskar saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Panitia Pemilihan Sangadi Tahun 2026 di Aula Lantai III Kantor Bupati Boltim, Rabu (28/10/2026).
Menurutnya, keberhasilan Pilsang tidak hanya diukur dari terlaksananya seluruh tahapan pemilihan, tetapi juga dari terjaganya integritas penyelenggara, kepastian aturan, serta kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di desa.
Karena itu, Bupati meminta seluruh panitia bekerja profesional dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan. Pemeriksaan administrasi, verifikasi persyaratan bakal calon, hingga pengambilan keputusan harus dilakukan secara objektif dan memiliki dasar hukum yang jelas.
“Laksanakan tugas berdasarkan aturan dan kewenangan yang telah ditetapkan. Berikan pelayanan yang sama kepada setiap bakal calon, jaga objektivitas dalam pemeriksaan persyaratan, dan pastikan setiap keputusan memiliki dasar yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Salah satu poin penting yang menjadi perhatian Oskar adalah potensi terbawanya perbedaan dukungan politik pada Pilkada sebelumnya ke dalam pelaksanaan Pilsang 2026.
Ia mengingatkan bahwa kontestasi politik yang telah berlalu tidak boleh menjadi dasar pembentukan kubu maupun perlakuan diskriminatif terhadap bakal calon Sangadi.
Bupati bahkan secara terbuka menepis anggapan bahwa panitia dapat menghambat atau menggugurkan bakal calon yang dianggap tidak sejalan dengan dirinya maupun Wakil Bupati.
“Saya tidak ingin lagi mendengar adanya stigma negatif di tengah masyarakat bahwa panitia akan menggugurkan atau menghambat bakal calon Sangadi hanya karena dianggap tidak sejalan dengan saya dan Wakil Bupati. Saya tegaskan, tidak boleh ada diskriminasi politik dalam pelaksanaan Pemilihan Sangadi Serentak Tahun 2026,” ujarnya.
Oskar juga mengingatkan panitia agar tidak memberikan janji kepada pihak tertentu, menyebarkan informasi yang menguntungkan salah satu calon, maupun melakukan tindakan yang dapat menimbulkan persepsi keberpihakan.
Selain integritas penyelenggara, keterbukaan informasi menjadi perhatian pemerintah daerah. Panitia diminta memastikan setiap tahapan pemilihan disampaikan secara jelas agar masyarakat memperoleh informasi yang benar dan tidak terjebak isu maupun kabar yang belum terverifikasi.
Melalui pelaksanaan Bimtek ini, Pemkab Boltim mendorong peningkatan kapasitas dan pemahaman seluruh panitia terhadap regulasi, mekanisme, serta tanggung jawab penyelenggaraan Pilsang.
Pemerintah daerah berharap seluruh tahapan Pemilihan Sangadi Serentak 2026 dapat berlangsung tertib, aman, transparan, dan akuntabel.
Bagi Pemkab Boltim, demokrasi desa harus memberikan ruang dan kesempatan yang setara bagi setiap bakal calon. Netralitas bukan sekadar tuntutan administratif, melainkan prinsip utama yang wajib diwujudkan oleh setiap panitia dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan. (Adveorial).
