NEFAnews.Com BOLMUT – Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Bolaang Mongondow Utara, Mohammad Aditya Pontoh, melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Bolaang Mongondow Utara terkait penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi (TGR).
Kegiatan tersebut berlangsung di Lapangan Upacara Kantor Bupati Bolmut dan disaksikan oleh para Asisten, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengikuti upacara.
Plt. Bupati Mohammad Aditya Pontoh dalam penyampaiannya mengatakan bahwa kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Bolmut merupakan langkah strategis dalam memperkuat sinergi antarlembaga, khususnya dalam penyelesaian permasalahan TGR di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
Menurutnya, penyelesaian TGR membutuhkan komitmen dan koordinasi bersama agar setiap permasalahan dapat ditangani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang tertib, transparan, serta akuntabel.
Ia berharap melalui kerja sama tersebut, pemerintah daerah mendapatkan dukungan dan pendampingan hukum sehingga proses penyelesaian TGR dapat berjalan lebih efektif serta memberikan kepastian hukum.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Bolmut, Agus Try Hartono, S.H., M.H., menyampaikan bahwa Kejaksaan siap mendukung pemerintah daerah melalui pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang hukum, termasuk memberikan bantuan serta pertimbangan hukum dalam penyelesaian persoalan yang berkaitan dengan keuangan dan aset daerah.
Ia juga berharap kerja sama ini dapat memperkuat koordinasi antara Kejaksaan dan Pemerintah Daerah, sehingga berbagai persoalan hukum dapat diselesaikan secara tepat, profesional, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Kejaksaan Negeri Bolmut, Agus Try Hartono, S.H., M.H., turut menyerahkan Pendapat Hukum atau Legal Opinion (LO) kepada Plt. Bupati Mohammad Aditya Pontoh.
Legal Opinion tersebut berkaitan dengan permasalahan Barang Milik Daerah (BMD) yang tercatat sebagai aset Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
Penyerahan pendapat hukum ini menjadi bagian dari upaya memberikan kepastian dan kejelasan hukum terhadap pengelolaan serta penyelesaian permasalahan aset milik daerah.
Melalui penandatanganan MoU dan penyerahan Legal Opinion tersebut, diharapkan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Kejaksaan Negeri Bolmut semakin kuat, khususnya dalam penyelesaian TGR, penataan aset daerah, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab.
