NEFAnews.Com BOLMUT – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Mohammad Aditya Pontoh, S.IP, menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolmut dalam rangka penyampaian Pengantar Nota Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Kamis (12/11/2026)
Dalam sambutannya, Plt Bupati Mohammad Aditya Pontoh menyampaikan bahwa penyampaian Pengantar Nota Keuangan APBD Tahun Anggaran 2027 merupakan bagian dari rangkaian tahapan dalam proses penyusunan anggaran daerah.
Ia menjelaskan, sebelumnya pada Agustus lalu telah dilaksanakan rapat paripurna penandatanganan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027. Tahapan tersebut kemudian dilanjutkan dengan penyampaian Pengantar Nota Keuangan APBD 2027.
Menurutnya, penyusunan APBD 2027 menghadapi tantangan fiskal yang semakin ketat, dengan keterbatasan ruang fiskal serta besarnya kebutuhan belanja wajib (mandatory spending), khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan, Standar Pelayanan Minimal (SPM), Program Strategis Nasional (PSN), alokasi dana desa, dan belanja pegawai.
“APBD Tahun 2027 tidak lagi berada dalam paradigma ekspansi program, melainkan dalam kerangka konsolidasi, penajaman prioritas, dan peningkatan kualitas belanja,” demikian disampaikan dalam sambutannya.
Ia menegaskan, setiap kebijakan dan program yang dirumuskan harus memiliki argumentasi yang kuat, berbasis kebutuhan riil masyarakat, serta terukur kontribusinya terhadap indikator kinerja daerah.
Prinsip setiap rupiah harus terukur hasilnya menjadi landasan utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan tahun 2027.
Lebih lanjut, Plt Bupati menyampaikan bahwa pemerintah daerah harus mendukung delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) sebagai strategi utama untuk mengintegrasikan pembangunan lintas sektor dan wilayah.
Dalam konteks pelaksanaan di daerah, strategi tersebut diterjemahkan melalui lima fokus utama, yakni akselerasi pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta kedaulatan pangan.
Selain itu, efisiensi anggaran tidak dimaknai sebagai pengurangan pelayanan publik, melainkan sebagai upaya meningkatkan kualitas belanja melalui rasionalisasi program, eliminasi duplikasi kegiatan, serta penguatan pendekatan berbasis kinerja dan hasil (outcome).
“Efisiensi harus mendorong transformasi tata kelola ke arah yang lebih efektif, akuntabel, dan berdampak nyata,” menjadi salah satu penekanan dalam arah kebijakan APBD 2027.
Pada kesempatan tersebut, Plt Bupati juga menyampaikan gambaran umum struktur APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2027.
Adapun proyeksi pendapatan daerah tahun anggaran 2027 ditargetkan sebesar Rp513.492.334.305 atau sekitar Rp513,49 miliar.
Ia berharap APBD Tahun Anggaran 2027 dapat menjadi instrumen konsolidasi pembangunan yang berorientasi pada hasil, memprioritaskan program-program berdaya ungkit tinggi, serta memastikan keberlanjutan pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), meskipun di tengah keterbatasan ruang fiskal.
Pemerintah daerah juga dituntut untuk terus memperkuat sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah agar setiap program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat serta memberikan manfaat nyata bagi kemajuan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
Hadir pada kesempatan tersebut, Pimpinan DPRD Bolmut dan Anggota, Unsur Forkopimda,para Asissten dan Kepala OPD.
