NEFAnews.com – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Barisan Relawan Nusantara Raya (BRNR) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), diduga kuat lakukan praktek monopoli dalam perekrutan keanggotaan.
Beredar informasi bahwa struktur kepengurusan mulai tingkat kabupaten hingga di desa – desa, di dominasi oleh kelompok tertentu yang menimbulkan polemik dikalangan masyarakat Boltim.
Beberapa waktu lalu, sejumlah warga Desa Bongkudai dan Desa Mo’onow, menyampaikan keluhan dan kritikan terhadap rekrutmen keanggotaan BRNR di Modayag Barat yang dilakukan secara diam – diam atau tertutup.
Belakangan diketahui relawan di desa – desa di Kecamatan Modayag Barat, didominasi satu desa yakni Desa Bangunan Wuwuk dengan jumlah anggota diduga mencapai ratusan.
Dan berdasarkan informasi bahwa Desa Moyongkota Bersatu hanya dua orang dan Bongkudai Bersatu hanya berkisar belasan orang saja. (Baca berita nefanews.com edisi: 3/1).
Tindakan ini dikatakan Ani Mamonto., warga Desa Mo’onow sangat bertentangan dengan isi pidato Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto., yang menegaskan bahwa program ini merupakan upaya pengentasan kemiskinan selaras dengan agenda dunia dengan memberdayakan ekonomi mulai dari tingkat desa hingga provinsi.
“Program ini akan membantu perekonomian desa, kecamatan dan kabupaten. Dimana puluhan triliun akan beredar di daerah -daerah,” kutip Ani. Senin (6/1/2025).
Dikabarkan relawan diberi upah senilai Rp 3,7 juta rupiah, menurutnya akan membantu warga yang belum memiliki pekerjaan tetap.
“Jika benar relawan mendapat upah sekian, ini sangat membantu perekonomian rakyat bagi yang belum mendapat pekerjaan. Dan ini merupakan lapangan kerja yang baik bagi kami yang belum memiliki pekerjaan tetap,” ucap Ani
Ia pun mempertanyakan perekrutan BRNR diduga tertutup dan disinyalir ada yang tidak beres.
“Sebagai warga negara yang berhak mengetahui semua program pemerintah, mempertanyakan perekrutan ini dilakukan secara tertutup dan terkesan ada yang disembunyikan,” tandasnya.
Terpisah saat kami mengkonfirmasi terkait kepengurusan, pihak DPC Boltim melalui Rudolf Sondak., menolak memberi data dengan alasan akan disalagunakan oleh pihak lain.
“Karna ada pihak lain yang menyala gunakan data dari brnr. kalau program sudah jalan terserah mau 1×24 jam kerja bersama kami terserah,” ucap Rudolf saat ditemui via WhatsApp. Selasa (7/1/2025).
Ia pun menantang mempersilahkan untuk melapor ke Polda Sulut.
“Kalau tidak senang dengan program ini langsung buat laporan saja ke polda,, mohon maaf kami tidak ada waktu untuk berdebat,” pungkasnya.
Diketahui, BRNR adalah Tim verifikator yang diseleksi oleh Dewan Pimpinan Cabang yang diambil dari warga sekitar disetiap desa dan kelurahan, yang nanti bertugas untuk memverifikasi data potensial pengguna manfaat makan bergizi gratis yang akan didistribusikan ke sekolah – sekolah.
Dee.
