Pemkab Boltim Gelar Rakor Forkopimda Bahas Isu Strategis, Penanganan PETI Mencuat Dalam Pembahasan

Photo. Rapat koordinasi forkopimda Boltim.

NEFANEWS.COM, Boltim – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) memperkuat koordinasi lintas sektor menghadapi sejumlah persoalan strategis yang berpotensi berdampak langsung terhadap keamanan, perekonomian, lingkungan, dan pelayanan masyarakat.

Berbagai isu tersebut dibahas dalam rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Boltim yang dipimpin langsung Bupati Boltim, Oskar Manoppo, di ruang kerja Bupati, Kamis (1/10/2026).

Rapat tersebut secara khusus membahas sejumlah agenda yang membutuhkan respons cepat pemerintah bersama unsur Forkopimda, mulai dari ancaman cuaca ekstrem, aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI), ketersediaan BBM dan LPG bersubsidi, hingga kesiapan pelaksanaan Pemilihan Sangadi (Pilsang).

Bupati Oskar menegaskan, berbagai persoalan tersebut tidak dapat ditangani secara sektoral. Dibutuhkan langkah bersama yang terukur, terutama karena dampaknya bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.

“Pemerintah daerah tidak dapat berjalan sendiri. Kita membutuhkan penyelarasan langkah, persepsi dan tindakan strategis antar unsur pimpinan daerah,” tegas Oskar.

Ancaman cuaca ekstrem menjadi salah satu perhatian utama dalam pembahasan Forkopimda. Perubahan kondisi cuaca yang sulit diprediksi dapat meningkatkan risiko bencana, mengancam keselamatan masyarakat, merusak infrastruktur hingga mengganggu distribusi kebutuhan pokok.

Karena itu, pemerintah daerah mendorong penguatan mitigasi dan deteksi dini. Kesiapan perangkat daerah, aparat keamanan serta unsur terkait dinilai penting agar potensi bencana dapat diantisipasi sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.

Persoalan pertambangan tanpa izin (PETI) juga menjadi agenda serius. Pemerintah daerah melihat aktivitas pertambangan harus ditangani melalui pendekatan yang tidak hanya menyangkut penegakan hukum, tetapi juga aspek ekonomi masyarakat dan perlindungan lingkungan.

Pemerintah mendorong agar aktivitas masyarakat yang memiliki peluang untuk diarahkan ke sektor pertambangan formal dapat ditata melalui mekanisme yang legal, aman dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal.

Namun, penanganan PETI membutuhkan koordinasi erat antarlembaga, khususnya dalam aspek pengawasan, keamanan, penegakan hukum, lingkungan dan kewenangan masing-masing instansi.

Pesan pemerintah jelas: aktivitas ekonomi masyarakat perlu mendapat ruang, tetapi harus berjalan dalam koridor hukum dan tidak mengorbankan keselamatan maupun lingkungan.

Ketersediaan energi bersubsidi turut menjadi perhatian. Potensi kelangkaan BBM dan LPG dapat memberikan efek berantai terhadap masyarakat maupun aktivitas ekonomi.

Untuk itu, pengawasan distribusi dinilai penting guna memastikan pasokan berjalan sesuai kebutuhan dan subsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak.

Pemerintah bersama unsur terkait perlu mengantisipasi kemungkinan penyelewengan, penimbunan maupun penyalahgunaan kuota subsidi melalui pengawasan di lapangan dan koordinasi dengan pihak-pihak yang memiliki kewenangan.

Agenda strategis lainnya adalah persiapan Pemilihan Sangadi. Pemerintah daerah menilai seluruh tahapan harus dipersiapkan secara matang, baik dari sisi regulasi, teknis penyelenggaraan maupun keamanan.

Pemetaan potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat juga menjadi bagian penting dalam persiapan. Koordinasi pemerintah daerah bersama aparat keamanan dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan mampu mencegah potensi konflik sejak awal.

Bagi pemerintah daerah, pelaksanaan Pilsang bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga menyangkut stabilitas sosial di tingkat desa.

Dalam rapat tersebut, Bupati Oskar memberikan ruang kepada seluruh unsur Forkopimda untuk menyampaikan persoalan strategis sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Oskar menekankan bahwa forum koordinasi tidak boleh berhenti sebagai agenda rutin. Setiap persoalan yang dibahas harus menghasilkan langkah konkret dan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti.

“Saya berharap pertemuan hari ini melahirkan rekomendasi yang implementatif demi kepentingan masyarakat Bolaang Mongondow Timur,” pungkasnya. *

Pos terkait