Dukung Program ILASPP, Bupati Bolmong Pertegas Batas Desa Demi Kepastiaan Hukum

Bupati Bolaang Mongondow, Yusra Alhabsy didampingi jajaran terkait hadiri

NEFANEWS.COM, Bolmong – Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik serta mendorong pembangunan desa, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), mengambil langkah kongkrit mempertegas batas desa dengan turut serta dalam kegiatan Kick-Off Meeting Penegasan Batas Desa bagi Pemerintah Daerah tahun 2026 yang digelar di Swiss-Belhotel Maleosan, Manado, Rabu (29/04/2026).

Dihadiri langsung Bupati Bolmong, Yusra Alhabsy., untuk wilayah Bolaang Mongondow,kegiatan berskala regional ini juga dihadiri dua daerah lainya, seperti Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Toli-Toli.

Dibuka langsung Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, La Ode Ahmad P. Bolombo., kegiatan yang merupakan bagian dari program Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP), bertujuan untuk memperkuat tata kelola administrasi wilayah dan pertanahan, dimana batas desa bukan sekadar administrasi, tetapi juga menjadi dasar penting dalam menjamin kepastian hukum, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mendorong percepatan pembangunan di tingkat desa.

Dalam sambutannya, Dirjen Bina Pemdes menegaskan bahwa penegasan batas desa menjadi fondasi utama dalam administrasi pertanahan dan perencanaan tata ruang terintegrasi.

“Melalui program ini, diharapkan mampu meminimalisir konflik agraria sekaligus mempercepat pembangunan desa melalui kepastian hukum wilayah,” ujar La Ode Ahmad.

Sementara itu, Bupati Yusra Alhabsyi juga menyampaikan komitmen Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam mendukung penuh pelaksanaan program tersebut.

“Penegasan batas desa bukan sekadar administrasi, tetapi menjadi dasar penting dalam menjamin kepastian hukum, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mendorong percepatan pembangunan di tingkat desa. Kami siap bersinergi dengan pemerintah pusat agar target ini dapat tercapai secara optimal,” ucap Yusra.

Ia menambahkan bahwa; pentingnya koordinasi lintas sektor dan keterlibatan pemerintah kecamatan hingga desa agar proses penegasan batas berjalan akurat dan minim konflik di lapangan. Tutupnya.

Kegiatab ini turut dihadiri Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara Denny Mangala., Sekretaris Daerah Abdullah Mokoginta., para asisten, Kepala Bappeda, Plt. Kepala Dinas PMD, dan beberapa camat terkait seperti; Camat Sangtombolang, Bolaang, Passi Barat, Dumoga Tenggara, dan Poigar.

Sementara dari pemerintah pusat dihadiri Direktur Fasilitasi Penataan Administrasi Pemerintahan Desa Lusje Anneke Tabalujan, Sekretaris Ditjen Bina Pemdes Murtono. */Dee.

 

 

 

 

banner1

Pos terkait