NEFANEWS.COM, Kotamobagu – Persoalan korupsi di sektor pertambangan yang kerap beririsan dengan kerusakan lingkungan menjadi perhatian serius berbagai pihak, terutana Aparat Penegak Hukum (APH) dan Pemerintah.
Isu strategis tersebut menjadi fokus dalam Seminar Hukum yang digagas Kejaksaan Negeri Kotamobagu, dengan menhadirkan seluruh kepala daerah se – Bolaang Mongondow Raya, diantaranya Bupati Bolaang Mongondow Timur, Oskar Manoppo.
Dengan kehadiran Bupati Oskar Manoppo., mencerminkan dukungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur terhadap penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam.
Seminar yang digagas Kejaksaan Negeri Kotamobagu tersebut, mengusung tema; “Konstruksi Hukum Penindakan Mega Korupsi Pertambangan: Penerapan Sanksi Kumulatif antara Korupsi dan Kejahatan Ekologi Guna Pemulihan Kerugian Negara”
Kegiatan yang dibuka langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Jacob Hendrik Pattipeilohy, SH., MH., yang juga hadir sebagai narasumber, berlangsung di Hotel Sutan Raja Hotel Kotamobagu. Senin (4/8/2026).
Seminar tersebut mengulas pentingnya penerapan sanksi kumulatif terhadap pelaku kejahatan pertambangan. Pendekatan ini dinilai penting agar pelaku tidak hanya dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara, tetapi juga atas dampak ekologis yang ditimbulkan akibat aktivitas pertambangan yang melanggar ketentuan.
Melalui forum ini, Kejaksaan menegaskan bahwa penegakan hukum di sektor pertambangan harus dilakukan secara komprehensif. Penanganan perkara tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga diarahkan pada pemulihan kerugian negara serta upaya memulihkan kerusakan lingkungan yang terjadi.
Bagi pemerintah daerah Bolaang Mongondow Timur, seminar ini menjadi ruang untuk memperkuat pemahaman mengenai tata kelola pertambangan yang baik, meningkatkan sinergi dengan aparat penegak hukum, serta memastikan pengelolaan sumber daya alam berjalan sesuai ketentuan hukum dan prinsip pembangunan berkelanjutan.
Melalui sinergi yang semakin kuat antara pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, dan masyarakat, pemerintah berharap upaya pemberantasan korupsi di sektor pertambangan dapat berjalan lebih efektif sekaligus memberikan perlindungan nyata terhadap lingkungan dan kepentingan masyarakat.
Dengan demikian, lingkungan menjadi perhatian serius berbagai pihak. Dimana tidak hanya menimbulkan kerugian negara, praktik pertambangan yang melanggar hukum juga berdampak pada degradasi lingkungan dan mengancam keberlanjutan sumber daya alam.
Kegiatan turut dihadiri Wali Kota Kotamobagu, Weny Gaib, Bupati Bolaang Mongondow Yusra Alhabsyi. Kapolres Kotamobagu, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Aparat Penegak Hukum, Akademisi, serta Aktivis Lingkungan se – Bolaang Mongondow Raya. (Dee)
