NEFAnews.Com BOLMUT — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Fasilitasi Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan dengan tema “Optimalisasi Peran dan Fungsi Kelembagaan Bersama Stakeholder dalam Memperkuat Demokrasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.”
Kegiatan yang dipusatkan di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bolmut tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Bawaslu Bolmut, Risky Posangi, S.H., M.H. Rakor ini turut menghadirkan narasumber dari Kejaksaan Negeri Boroko dan Kepolisian Resor (Polres) Bolmut, serta diikuti peserta dari berbagai unsur stakeholder.
Rakor tersebut menjadi bagian dari upaya Bawaslu Bolmut dalam memperkuat kelembagaan sekaligus membangun koordinasi dan sinergitas lintas sektor dalam rangka menjaga kualitas demokrasi dan penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Bolmut.
Dalam pemaparannya, Ketua Bawaslu Bolmut Risky Posangi, S.H., M.H. menyampaikan bahwa pengawasan pemilu tidak dapat berjalan secara maksimal apabila hanya mengandalkan Bawaslu. Dibutuhkan keterlibatan dan dukungan seluruh stakeholder untuk menciptakan proses demokrasi yang berkualitas, berintegritas, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, penguatan kelembagaan harus dibarengi dengan peningkatan koordinasi, komunikasi dan kolaborasi antarlembaga. Hal tersebut penting untuk mengantisipasi berbagai potensi pelanggaran maupun persoalan yang dapat mengganggu proses demokrasi.
Kehadiran unsur Kejaksaan dan Kepolisian dalam kegiatan tersebut juga dinilai penting, khususnya dalam memperkuat pemahaman bersama mengenai penanganan persoalan hukum yang berkaitan dengan kepemiluan.
Bawaslu Bolmut berharap Rakor ini tidak sekadar menjadi forum diskusi, tetapi mampu menghasilkan komitmen bersama dari seluruh stakeholder untuk mengambil peran sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
Dengan sinergitas yang kuat, Bawaslu Bolmut optimistis pengawasan dan pengawalan demokrasi di daerah dapat dilakukan secara lebih efektif, transparan dan berintegritas.
“Demokrasi bukan hanya tanggung jawab penyelenggara pemilu, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat dan stakeholder,” demikian semangat yang mengemuka dalam kegiatan tersebut.
