NEFANEWS.COM, BOLTIM – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) memperkuat langkah percepatan penanganan stunting dan pengentasan kemiskinan melalui evaluasi lintas sektor. Bupati Boltim, Oskar Manoppo, menegaskan bahwa keberhasilan program pemerintah harus diukur dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat, bukan sekadar capaian administratif.
Penegasan tersebut disampaikan Oskar saat membuka secara resmi Rapat Koordinasi Evaluasi (Rakorev) Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP3S) dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Boltim, Rabu (4/11/2026), di Kantor Bappeda Boltim.
Menurut Oskar, persoalan stunting dan kemiskinan merupakan tantangan pembangunan yang saling berkaitan. Keduanya membutuhkan penanganan serius melalui kebijakan yang terarah, koordinasi antarlembaga, serta intervensi berkelanjutan.
Karena itu, ia meminta seluruh perangkat daerah tidak menjadikan evaluasi sebatas agenda rutin atau formalitas pelaporan. Setiap hasil pembahasan harus melahirkan rekomendasi konkret yang dapat ditindaklanjuti dalam pelaksanaan program.
“Jangan sampai evaluasi hanya berhenti pada penyampaian laporan dan pemenuhan administrasi. Saya ingin setiap rekomendasi yang dihasilkan dalam forum ini menjadi dasar perbaikan pelaksanaan program, sehingga manfaatnya benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat,” tegas Oskar.
Ia menjelaskan, berbagai program penanganan stunting dan kemiskinan yang telah berjalan perlu ditinjau secara menyeluruh. Pemerintah harus mengetahui sejauh mana capaian yang diperoleh, hambatan di lapangan, serta langkah korektif yang perlu dilakukan agar intervensi semakin efektif dan tepat sasaran.
Bagi Oskar, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur melalui banyaknya program yang dilaksanakan, tetapi juga harus dilihat dari perubahan kondisi sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Perhatian khusus juga diberikan terhadap efektivitas program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, hingga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Ia meminta seluruh OPD terkait memperkuat koordinasi dan memastikan data keluarga penerima manfaat selalu diperbarui. Akurasi data dinilai menjadi salah satu faktor penting agar kebijakan pemerintah tidak salah sasaran.
“Saya minta seluruh perangkat daerah terkait memperkuat koordinasi dan melakukan pemutakhiran data secara berkala. Identifikasi terhadap keluarga dan masyarakat yang masih berada dalam kondisi rentan harus dilakukan secara cermat, sehingga kebijakan dan program yang dirumuskan benar-benar menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat,” tandasnya.
Melalui Rakorev ini, Pemkab Boltim berharap terbangun kesamaan langkah antara seluruh pemangku kepentingan dalam mempercepat penurunan stunting sekaligus menekan angka kemiskinan.
Pemerintah daerah juga mendorong agar hasil evaluasi menjadi pijakan dalam menyusun strategi pembangunan yang lebih terukur, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Harris P. Sumanta, pimpinan OPD, Ketua Badan Pusat Statistik (BPS), perwakilan PT ASA, unsur Pengadilan Agama, perwakilan Bank SulutGo (BSG), serta seluruh camat se-Kabupaten Boltim. **
