NEFANEWS.COM, KOTAMOBAGU – Pelantikan empat kepengurusan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) se-Bolaang Mongondow Raya (BMR) periode 2026–2029 berlangsung megah. Namun, di balik kemeriahan panggung dan apresiasi Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, tersimpan tantangan besar yang kini menanti organisasi wartawan di daerah.
Pelantikan yang berlangsung di halaman Kampus Universitas Dumoga Kotamobagu (UDK), kawasan Sunpalk, Jumat (6/11/2026), bukan hanya menjadi momentum pergantian kepengurusan. Lebih dari itu, kegiatan tersebut menjadi ujian awal bagi PWI dalam membuktikan kapasitas organisasi menghadapi perubahan besar dunia jurnalistik.
Akhmad Munir yang hadir bersama jajaran PWI Pusat memberikan kesan tersendiri terhadap konsep penyelenggaraan acara. Penyatuan empat kepengurusan dalam satu panggung, dengan perpaduan budaya lokal dan hiburan, menghadirkan kemasan yang dinilai berkelas nasional.
Namun, kemegahan sebuah pelantikan tidak otomatis mencerminkan kualitas organisasi. Justru setelah seremoni berakhir, publik dan komunitas pers akan menunggu bukti nyata dari kepengurusan yang baru dikukuhkan.
Dalam perkembangan dunia pers saat ini, tantangan wartawan tidak lagi sebatas kecepatan menyampaikan informasi. Dominasi platform digital, perubahan algoritma media sosial, tekanan ekonomi perusahaan pers, hingga maraknya informasi tanpa verifikasi menjadi persoalan serius.
Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir dalam arahannya mengingatkan pentingnya adaptasi terhadap perkembangan teknologi tanpa meninggalkan prinsip dasar jurnalistik.
Wartawan dituntut meningkatkan kompetensi agar produk jurnalistik profesional tetap menjadi sumber informasi yang dipercaya masyarakat.
Pesan tersebut menjadi relevan bagi wartawan di Bolaang Mongondow Raya. Sebab, derasnya arus informasi digital telah membuat batas antara produk jurnalistik dan konten media sosial semakin sering diabaikan.
Di tengah kondisi itu, wartawan profesional tidak cukup hanya memiliki identitas organisasi atau kartu pers. Kompetensi, integritas, kemampuan verifikasi, keberimbangan, dan kepatuhan terhadap Kode Etik Jurnalistik harus menjadi ukuran utama.
Ketua PWI Sulawesi Utara, Sintya Nidya Christin Bojoh, memimpin pelantikan empat kepengurusan, masing-masing PWI Kota Kotamobagu, PWI Kabupaten Bolaang Mongondow, PWI Bolaang Mongondow Selatan, dan PWI Bolaang Mongondow Utara.
Empat organisasi tersebut kini berada dalam satu momentum konsolidasi dengan harapan mampu membangun kekuatan pers yang lebih solid di kawasan BMR.
Ketua PWI Kotamobagu Konni Balamba dan Ketua PWI Bolmong Fahmy Gobel menjadi penggagas pelaksanaan pelantikan bersama, dengan dukungan Ketua PWI Bolsel Viko Karinda serta Ketua PWI Bolmut Kurniawan Golonda.
Konni menegaskan bahwa pelantikan merupakan awal tanggung jawab besar dalam menjaga kehormatan profesi jurnalistik.
Sementara Fahmy berharap kebersamaan lintas daerah dapat menjadi kekuatan untuk memajukan dunia pers.
Viko Karinda menitikberatkan pentingnya peningkatan kualitas wartawan dan kepatuhan terhadap kode etik. Sedangkan Kurniawan Golonda berharap kolaborasi tersebut terus berlanjut dalam program organisasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Satu hal yang tidak boleh dilupakan oleh kepengurusan baru adalah posisi pers dalam kehidupan demokrasi.
Hubungan antara wartawan dan pemerintah daerah memang penting. Namun, kemitraan tidak boleh menghilangkan fungsi kontrol sosial. Pers harus tetap independen, kritis, dan berani mengungkap persoalan publik berdasarkan fakta.
Kehadiran Wali Kota Kotamobagu Weny Gaib, Bupati Bolaang Mongondow Yusra Alhabsyi, unsur Forkopimda, anggota DPRD, pimpinan instansi vertikal, serta jajaran OPD dalam pelantikan tersebut memperlihatkan besarnya perhatian pemerintah dan pemangku kepentingan terhadap organisasi pers.
Akan tetapi, kedekatan dengan pejabat bukan ukuran keberhasilan wartawan. Justru kemampuan menjaga jarak profesional ketika menjalankan fungsi pengawasan menjadi salah satu penentu kehormatan pers.
Karena itu, PWI se-BMR periode 2026–2029 ditantang menghadirkan organisasi yang tidak hanya kuat dalam konsolidasi internal, tetapi juga berani memperjuangkan kebebasan pers, meningkatkan kesejahteraan wartawan, memberikan perlindungan profesi, serta membangun kualitas pemberitaan.
Pada akhirnya, apresiasi Akhmad Munir terhadap kemasan pelantikan boleh menjadi kebanggaan bagi insan pers di Bolaang Mongondow Raya.
Tetapi sejarah kepengurusan ini tidak akan diukur dari megahnya panggung, meriahnya hiburan, atau banyaknya pejabat yang hadir.
PWI akan dinilai dari keberanian menjaga independensi, kualitas karya jurnalistik, dan kemampuannya berdiri di sisi kepentingan publik.
Sebab, pers yang kehilangan daya kritis hanya akan menjadi penonton dalam perjalanan demokrasi. Padahal, tugas wartawan adalah memastikan kekuasaan tetap berada dalam pengawasan publik.
