NEFANEWS.COM, KOTAMOBAGU – Dugaan korupsi bantuan pembangunan Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) Jurusan Perhotelan di Desa Bulud, Kecamatan Passi Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), memasuki babak serius. Dua orang tersangka berinisial REP dan ABR resmi diserahkan penyidik Polres Kotamobagu kepada Kejaksaan Negeri Kotamobagu setelah penyidikan perkara dinyatakan lengkap.
Keduanya kini mendekam di Rutan Kelas IIB Kotamobagu setelah Jaksa Penuntut Umum (JPU) melakukan penahanan selama 20 hari, terhitung 9 hingga 28 November 2026. Pelimpahan tersangka dan barang bukti atau Tahap II tersebut berlangsung di Kantor Kejari Kotamobagu, Senin (9/11/2026).
Perkara ini menyita perhatian karena nilai kerugian keuangan negara berdasarkan hasil perhitungan BPKP Perwakilan Sulawesi Utara mencapai Rp801.730.244,93.
Ironisnya, anggaran ratusan juta rupiah yang bersumber dari bantuan pemerintah pusat itu seharusnya digunakan untuk membangun fasilitas pelatihan kerja dan menyediakan peralatan vokasi bagi masyarakat. Namun, pembangunan gedung justru diduga hanya mencapai 40 hingga 45 persen, sementara peralatan pelatihan yang disalurkan tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.
Berdasarkan hasil penyidikan, perkara ini bermula dari bantuan Kementerian Ketenagakerjaan RI kepada Yayasan Penggerak Pendidikan Nusantara Manado.
Bantuan tersebut terdiri atas anggaran pembangunan fisik BLKK Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp500 juta dan bantuan peralatan pelatihan vokasi Tahun Anggaran 2022 senilai Rp301.730.244,93.
Dalam pelaksanaannya, pembangunan gedung workshop BLKK di Desa Bulud tidak diselesaikan sesuai perencanaan. Sejumlah pekerjaan konstruksi, mulai dari pengacian, pemasangan atap, pengecoran, pemasangan tegel hingga pengecatan, masih terbengkalai.
Penyidik juga menemukan dugaan penggunaan sebagian sisa dana pembangunan untuk kegiatan pembangunan BLKK di lokasi lain.
Kondisi tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam konstruksi perkara yang menjerat kedua tersangka.
REP diketahui menjabat sebagai Ketua Yayasan Penggerak Pendidikan Nusantara Manado sekaligus penanggung jawab penerimaan dan pengelolaan bantuan pemerintah.
Dalam perkara ini, REP diduga tidak memastikan pembangunan diselesaikan sesuai peruntukan bantuan dan diduga menggunakan sebagian sisa anggaran untuk pembangunan BLKK di tempat lain.
Sementara ABR merupakan kepala tukang sekaligus pelaksana lapangan yang ditunjuk untuk mengerjakan pembangunan gedung tersebut.
ABR diduga tidak menyelesaikan pekerjaan fisik sesuai jangka waktu dan ketentuan yang telah ditetapkan, termasuk pekerjaan pembangunan, pembelian material serta kebutuhan lainnya.
Keduanya kini harus mempertanggungjawabkan dugaan perbuatan tersebut melalui proses hukum. Namun, pembuktian mengenai kesalahan dan pertanggungjawaban pidana tetap menjadi kewenangan pengadilan.
Besarnya kerugian negara dalam perkara ini diperkuat melalui Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Sulawesi Utara Nomor PE.04.03/LHP-252/PW18/5/2023 tertanggal 20 Desember 2023.
BPKP mencatat total kerugian negara mencapai Rp801.730.244,93. Rinciannya, Rp500 juta berasal dari bantuan pembangunan fisik BLKK Tahun Anggaran 2021, sedangkan Rp301.730.244,93 berasal dari bantuan peralatan pelatihan vokasi Tahun Anggaran 2022.
Angka tersebut memperlihatkan besarnya persoalan dalam pengelolaan bantuan pemerintah. Dana yang seharusnya menjadi modal peningkatan kompetensi masyarakat justru diduga berujung pada kerugian keuangan negara.
Atas dugaan perbuatannya, REP dan ABR disangkakan dengan pasal primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Pasal 603 jo. Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Sedangkan secara subsidair, keduanya disangkakan melanggar Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Pasal 604 KUHP.
Kepala Kejaksaan Negeri Kotamobagu, Tasjrifin M. A. Halim, S.H., M.H., melalui Kasi Intelijen Julian Charles Rotinsulu, S.H., membenarkan pelaksanaan Tahap II perkara tersebut.
Pihak kejaksaan menegaskan bahwa penanganan perkara ini merupakan bagian dari komitmen penegakan hukum terhadap penyalahgunaan bantuan pemerintah.
Penahanan dua tersangka menjadi langkah lanjutan dalam proses hukum perkara BLKK Desa Bulud. Namun, pekerjaan penegakan hukum belum berakhir.
Publik kini menanti bagaimana jaksa membuktikan konstruksi perkara tersebut di persidangan, termasuk menelusuri penggunaan anggaran, aliran dana, serta pertanggungjawaban masing-masing pihak.
Sebab, perkara ini bukan sekadar persoalan bangunan yang mangkrak. Ada uang negara senilai lebih dari Rp801 juta yang diduga menimbulkan kerugian keuangan negara.
Jangan sampai bantuan pemerintah yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan dan membuka peluang kerja bagi masyarakat justru menjadi ladang penyimpangan.
Uang negara harus dipertanggungjawabkan. Siapa yang bersalah harus dibuktikan melalui proses hukum, dan setiap rupiah kerugian negara harus menjadi perhatian dalam upaya pemulihan keuangan negara. *
