NEFANEWS.COM, BOLTIM – Kesiapan menghadapi Pemilihan Sangadi (Pilsang) serentak menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim). Tidak ingin pelaksanaan demokrasi di tingkat desa hanya berjalan sebatas pemenuhan tahapan administratif, Pemkab Boltim mulai memperkuat koordinasi dan konsolidasi penyelenggaraan, termasuk membangun kesamaan pemahaman dengan daerah tetangga.
0Langkah tersebut terlihat saat Bupati Boltim, Oskar Manoppo, menerima kunjungan jajaran Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Senin (9/11/2026), di ruang rapat Sekretaris Daerah.
Kunjungan yang dipimpin Asisten I Pemkab Bolsel, Alsafri Kadula, bersama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Basri Sutrisno, itu secara khusus membahas kesiapan dan mekanisme pelaksanaan Pilsang serentak di kedua kabupaten.
Bupati Oskar didampingi Wakil Bupati Argo Sumaiku., Sekretaris Daerah Moh. Ikhsan Pangalima dan Kepala Dinas PMD Boltim, Fitra Damopolii, yang juga menjabat Sekretaris Panitia Pilsang Kabupaten.
Pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk membandingkan kesiapan penyelenggaraan, menyelaraskan pemahaman regulasi, serta mengidentifikasi aspek teknis yang berpotensi memengaruhi kelancaran Pilsang.
Mewakili Bupati, Fitra Damopolii menyampaikan bahwa komunikasi antardaerah menjadi bagian penting dalam membangun penyelenggaraan Pilsang yang tertib dan sesuai ketentuan.
Ia mengapresiasi kunjungan Pemkab Bolsel karena memberikan ruang pertukaran informasi sekaligus memperkaya pemahaman kedua daerah terhadap pelaksanaan regulasi.
“Pertemuan ini sangat bermanfaat bagi kedua daerah. Kami saling bertukar informasi dan membahas berbagai persamaan, baik dari sisi aturan maupun regulasi pelaksanaan Pilsang serentak,” jelas Fitra.
Sementara itu, Asisten I Pemkab Bolsel, Alsafri Kadula, mengatakan kunjungan tersebut bertujuan menyamakan persepsi agar penyelenggaraan Pilsang di Boltim dan Bolsel tetap berpedoman pada regulasi yang berlaku.
Menurutnya, secara prinsip tidak terdapat perbedaan mendasar dalam mekanisme pelaksanaan. Perbedaan lebih terlihat pada aspek waktu, jumlah desa, serta sistem pengawasan.
Di Bolsel, pengawasan pelaksanaan Pilsang diserahkan kepada pihak kecamatan. Sementara di Boltim, dibentuk unsur pengawasan di masing-masing desa.
Bagi pemerintah daerah, tantangan Pilsang bukan semata memastikan seluruh tahapan terlaksana. Jauh lebih penting adalah menjaga agar proses demokrasi desa tidak menimbulkan persoalan hukum, konflik sosial, maupun perpecahan di tengah masyarakat.
Karena itu, kejelasan regulasi, profesionalitas panitia, serta efektivitas pengawasan harus menjadi fondasi utama penyelenggaraan. Koordinasi Boltim dan Bolsel memperlihatkan pentingnya kolaborasi antardaerah dalam membangun tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik.
Pemkab Boltim di bawah kepemimpinan Oskar Manoppo menempatkan kesiapan penyelenggaraan Pilsang sebagai bagian dari upaya memperkuat demokrasi lokal. Targetnya bukan hanya sukses memilih Sangadi, tetapi juga memastikan proses pemilihan berlangsung demokratis, transparan, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebab, kualitas demokrasi daerah sesungguhnya turut ditentukan dari bagaimana demokrasi itu dijalankan hingga ke tingkat desa.
NEFA.
