NEFANEWS.COM – Penghargaan bukanlah garis akhir pengabdian, melainkan pengingat untuk terus menghadirkan perubahan. Pesan inilah yang ditegaskan Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus, S.E., saat menerima penganugerahan Kartika Pamong Praja Madya dan Lencana Alumni Kehormatan Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Senin (12/10/2026).
Penganugerahan yang berlangsung di Lapangan Parade Abdi Praja, Kampus IPDN Jatinangor, tersebut menjadi momentum untuk meneguhkan kembali nilai-nilai kepemimpinan, integritas, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Bagi Gubernur Yulius, penghormatan tersebut tidak semata-mata menjadi pencapaian pribadi. Lebih dari itu, penghargaan tersebut merupakan amanah untuk terus memperkuat pengabdian kepada masyarakat serta mendorong pemerintahan yang mampu menjawab kebutuhan dan tantangan pembangunan.
Di hadapan Rektor IPDN Dr. Halilul Khairi, M.Si., jajaran civitas akademika, serta para Praja IPDN, Gubernur Yulius menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diberikan.
Ia menegaskan, kehormatan yang diterima harus menjadi dorongan untuk terus berkontribusi bagi bangsa dan negara.
“Penganugerahan ini bukanlah sekadar tanda kehormatan pribadi. Lebih dari itu, penganugerahan ini adalah panggilan tanggung jawab, sebuah amanah, dan tantangan moral untuk terus berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Yulius juga menyampaikan pesan penting kepada para Praja IPDN yang dipersiapkan menjadi bagian dari aparatur pemerintahan.
Menurutnya, tantangan birokrasi ke depan tidak cukup dijawab dengan kemampuan administratif semata. Aparatur negara dituntut memiliki integritas, disiplin, kreativitas, dan inovasi, sekaligus mampu menghadirkan solusi konkret atas persoalan masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa perkembangan teknologi, kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), pengelolaan big data, serta dinamika ekonomi global menuntut aparatur pemerintah untuk terus meningkatkan kompetensi dan kemampuan beradaptasi.
Birokrasi, lanjutnya, harus mampu bergerak lebih lincah, profesional, dan responsif terhadap perubahan zaman.
Pesan tersebut menegaskan pentingnya menyiapkan sumber daya manusia aparatur yang tidak hanya memahami tata kelola pemerintahan, tetapi juga mampu menerjemahkan kebijakan menjadi pelayanan publik yang efektif dan memberikan manfaat nyata.
Gubernur Yulius turut menekankan bahwa keberhasilan pembangunan membutuhkan kepemimpinan yang kuat serta sinergi antara pemerintah, masyarakat, TNI, Polri, dan seluruh pemangku kepentingan.
Baginya, ketegasan seorang pemimpin harus berjalan seiring dengan kemampuan mengayomi, memahami kebutuhan masyarakat, dan mengambil langkah nyata untuk menyelesaikan persoalan di lapangan.
Prinsip tersebut menjadi bagian penting dalam membangun pemerintahan yang tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan program, tetapi juga pada hasil dan dampaknya bagi masyarakat.
Nilai-nilai kepamongprajaan, menurut pesan yang disampaikannya, harus tercermin dalam sikap dan tindakan aparatur ketika menjalankan tugas negara.
Integritas, profesionalisme, serta keberpihakan pada kepentingan masyarakat menjadi fondasi yang harus dijaga dalam setiap pelaksanaan tanggung jawab pemerintahan.
Menutup sambutannya, Gubernur Yulius mengajak para Praja IPDN untuk mempersiapkan diri menjadi aparatur yang berani mengambil peran dalam pembangunan bangsa.
Ia mengingatkan agar generasi calon pamong praja tidak hanya menjadi pengikut arus perubahan, tetapi tampil sebagai pribadi yang mampu memimpin, mengambil inisiatif, dan menghadirkan kemajuan.
“Jangan pernah mau sekadar menjadi penumpang yang duduk manis di dalam kendaraan. Jadilah pengemudi dan penggerak perubahan!” serunya.
Pesan tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa masa depan pemerintahan sangat ditentukan oleh kualitas aparatur yang mengisinya. Pendidikan kepamongprajaan harus mampu melahirkan pemimpin birokrasi yang berkarakter, kompeten, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan.
Melalui momentum penganugerahan ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara diharapkan semakin memperkuat komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang profesional, kolaboratif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Penghargaan menjadi kehormatan, tetapi pengabdian tetap menjadi ukuran utama. Sebab, keberhasilan seorang pemimpin pada akhirnya tidak hanya dinilai dari penghormatan yang diterima, melainkan dari perubahan dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
