NEFANEWS.COM, Jakarta – Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Oskar Manoppo., menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) Tahun 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Keikutsertaan ini bertujuan untuk memperluas akses pembiayaan menjadi salah satu peluang strategis bagi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) untuk memperkuat ekonomi masyarakat.
Rakornas yang dibuka Presiden RI Prabowo Subianto tersebut menitikberatkan pada percepatan akses keuangan sebagai instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas pembiayaan usaha, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Presiden juga meresmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan.
Presiden mengapresiasi terbentuknya 552 TPAKD di seluruh Indonesia. Pemerintah pusat turut mendorong peningkatan penyaluran kredit dari sekitar Rp53 triliun menjadi Rp400 triliun pada tahun mendatang, dengan sasaran sekitar 28 juta keluarga, terutama petani, nelayan, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta masyarakat berpenghasilan rendah.
Bagi Pemkab Boltim, arah kebijakan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi dengan lembaga jasa keuangan, sekaligus membuka peluang permodalan yang lebih luas bagi masyarakat produktif.
Dalam kesempatan ini Bupati Oskar Manoppo menegaskan, pemerintah daerah berkomitmen mendorong akses pembiayaan agar pelaku UMKM, petani, dan nelayan memiliki kesempatan lebih besar untuk mengembangkan usaha serta meningkatkan pendapatan keluarga.
“Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur berkomitmen memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan lembaga jasa keuangan agar akses pembiayaan semakin terbuka bagi UMKM, petani, dan nelayan, sehingga mereka dapat mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan keluarga,” ujar Oskar.
Menurutnya, arah kebijakan yang disampaikan dalam Rakornas tersebut, perluasan akses keuangan tidak hanya berkaitan dengan peningkatan penyaluran kredit, tetapi juga dengan upaya memastikan layanan keuangan dapat menjangkau masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses permodalan.
Selain itu, Presiden Prabowo menekankan pentingnya menjaga kekayaan nasional, meningkatkan efisiensi badan usaha milik negara (BUMN), serta mengoptimalkan aset negara agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.
Pemkab Boltim diharapkan dapat menerjemahkan arah kebijakan nasional ini ke dalam langkah konkret di daerah, melalui penguatan koordinasi dengan perbankan dan lembaga keuangan, identifikasi kebutuhan pembiayaan masyarakat, serta perluasan kesempatan bagi pelaku usaha produktif.
Dengan demikian, keikutsertaan Bupati Oskar Manoppo dalam Rakornas TPAKD 2026 bukan sekadar agenda koordinasi, melainkan bagian dari upaya memperkuat fondasi ekonomi daerah agar akses permodalan semakin terbuka dan manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat Boltim. **
