NEFANEWS.COM, Manado – Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Korpolairud) Baharkam Polri menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Blue Policing: Strategi Pemberdayaan Sumber Daya Maritim”, yang diikuti secara daring oleh seluruh jajaran Polairud se-Indonesia melalui Zoom Meeting, Selasa (27/10/2026).
Kegiatan dipimpin langsung oleh Direktur Kepolisian Perairan (Dirpolair) Korpolairud Baharkam Polri, Brigjen. Pol. I Made Sukawijaya, S.I.K., M.Si.
Dirpolairud Polda Sulut Kombes Pol. Bayuaji Yudha Prajas, S.H., M.H., hadir pula perwakilan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, masyarakat pemerhati lingkungan maritim, serta para pejabat dan personel Ditpolairud Polda Sulut.
Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Posko PBM Polda Sulut lantai 1, Manado, Pukul 09.00 Wita.
Dalam arahannya, Brigjen. Pol. I Made Sukawijaya menegaskan bahwa FGD ini dirancang untuk menyelaraskan tugas kepolisian di perairan dengan visi Ekonomi Biru (Blue Economy) nasional.
“Forum ini bukan sekadar membahas penindakan hukum, melainkan bagaimana potensi kekayaan laut dapat dioptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat tanpa merusak alam,” ujar Brigjen Sukawijaya.
Tiga Fokus Utama FGD:
– Perlindungan Sumber Daya Laut – Mencegah eksploitasi ilegal seperti penangkapan ikan tanpa izin dan perusakan terumbu karang
– Pemberdayaan Masyarakat Pesisir – Membangun kesadaran hukum serta menjadikan nelayan dan warga pesisir sebagai mitra pengamanan wilayah laut
– Keamanan Navigasi dan Pelayaran Menjamin arus perairan tetap aman dan tertib bagi seluruh pengguna laut
Strategi Konsep Blue Policing:
– Sinergi Lintas Sektoral – Menyatukan langkah pemerintah daerah, instansi teknis, TNI AL, dan komunitas pesisir dalam satu kerangka kerja sama
– Pemberdayaan Masyarakat – Memberikan edukasi keselamatan pelayaran, pembinaan hukum, dan melibatkan warga sebagai mata dan telinga pengamanan perairan
– Dukungan Ekonomi Biru – Memastikan kegiatan perikanan, budidaya, dan pariwisata bahari dapat tumbuh secara aman, tertib, dan berkelanjutan
Format FGD dipilih agar gagasan, analisis kerentanan wilayah, dan rekomendasi kebijakan dapat dirumuskan secara cepat, tepat, dan komprehensif melalui diskusi langsung antar para praktisi dan pemangku kepentingan.
Dengan langkah ini, kehadiran Polri di wilayah perairan tidak hanya hadir sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra pembangunan kelautan yang berpihak pada kesejahteraan rakyat dan kelestarian alam. **
