NEFAnews.Com BOLMUT – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Mohammad Aditya Pontoh, S.IP, melaksanakan audiensi bersama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kamis (5/11/2026).
Audiensi tersebut dilakukan dalam rangka mendorong percepatan pembangunan sektor kesehatan sekaligus memperjuangkan pemenuhan kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan primer maupun lanjutan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
Dalam pertemuan tersebut, Plt Bupati Mohammad Aditya Pontoh menyampaikan sejumlah kebutuhan strategis daerah yang memerlukan perhatian dan dukungan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Kesehatan RI.
Aditya menjelaskan bahwa Kabupaten Bolmut memiliki luas wilayah 1.856,86 kilometer persegi, yang terdiri dari enam kecamatan, 106 desa dan satu kelurahan, dengan jumlah penduduk sebanyak 88.993 jiwa.
Saat ini, Bolmut memiliki dua rumah sakit umum daerah, yakni RSUD Bintauna dan RSUD Bolangitang. Salah satunya tengah menjalani pembangunan sebagai Rumah Sakit Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) oleh Kementerian Kesehatan.
Selain itu, fasilitas kesehatan yang tersedia meliputi 12 unit puskesmas, terdiri dari enam puskesmas rawat inap dan enam puskesmas rawat jalan, satu gedung instalasi farmasi, satu gedung penanggulangan gizi buruk, satu gedung PSC 119, 21 unit puskesmas pembantu (Pustu), 32 unit Poskesdes serta 19 unit ambulans.
Meski demikian, pemerintah daerah menilai masih terdapat sejumlah kebutuhan infrastruktur dan sarana kesehatan yang perlu dipenuhi guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Adapun sejumlah usulan yang disampaikan dalam audiensi tersebut antara lain penambahan sarana dan prasarana RSUD Bintauna, termasuk pembangunan gedung CSSD, pengadaan alat kesehatan emergensi, instalasi radiologi, ruang isolasi rawat inap, rumah dinas tenaga medis dan paramedis, instalasi farmasi, gedung pemulasaran jenazah serta ambulans transport.
Pemerintah daerah juga mengusulkan penambahan alat kesehatan untuk rumah sakit PHTC yang saat ini sedang dalam tahap pembangunan. Untuk kebutuhan tersebut, Bolmut telah menganggarkan penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) pada tahun 2027.
Selanjutnya, pembangunan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda/Labkesmas) menjadi salah satu prioritas yang turut diperjuangkan. Pasalnya, hingga saat ini Bolmut belum memiliki bangunan laboratorium kesehatan daerah sehingga pemeriksaan spesimen masih bekerja sama dengan Balai Laboratorium Kesehatan di Manado, dengan jarak tempuh perjalanan sekitar enam hingga tujuh jam.
Selain itu, Plt Bupati turut mengusulkan renovasi bangunan puskesmas rawat inap dan rawat jalan yang rata-rata telah berusia lebih dari 12 tahun sejak dibangun.
Pembangunan baru maupun renovasi tujuh unit Puskesmas Pembantu (Pustu) juga menjadi perhatian, mengingat sejumlah bangunan yang merupakan bawaan hibah dari Kabupaten Bolaang Mongondow Induk tersebut telah mengalami kerusakan sedang hingga berat.
Usulan lainnya mencakup pengadaan mobil ambulans transport dan mobil jenazah untuk rumah sakit serta puskesmas, pengadaan alat kesehatan di puskesmas dan RSUD Bintauna, pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di enam puskesmas, serta pengadaan alat insinerator untuk RSUD Bintauna dan RSUD Bolangitang.
Tak kalah penting, pemerintah daerah juga mengusulkan penambahan dokter spesialis pada RSUD PHTC Bolangitang dan RSUD Bintauna guna memperkuat pelayanan kesehatan rujukan di daerah.
Melalui audiensi ini, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berharap berbagai usulan tersebut dapat menjadi perhatian dan pertimbangan Kementerian Kesehatan RI, baik melalui Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan maupun Direktorat Kesehatan Primer.
Saat ini, melalui Dinas Kesehatan, pemerintah daerah masih melakukan penyempurnaan data dukung yang selanjutnya akan diunggah melalui sistem KOMDAT Pembangunan Infrastruktur Kementerian Kesehatan RI.
Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Bolmut untuk terus memperjuangkan pemerataan fasilitas kesehatan, meningkatkan kualitas pelayanan medis, serta memastikan masyarakat mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang lebih baik dan memadai.
