NEFANEWS.COM, SULUT – Ketersediaan tenaga dokter menjadi salah satu tantangan besar pembangunan sektor kesehatan di Provinsi Sulawesi Utara. Dengan jumlah penduduk sekitar 2,74 juta jiwa, Sulut masih menghadapi kekurangan 569 dokter. Kondisi ini mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut mengambil langkah strategis melalui penguatan sektor pendidikan tinggi.
Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, melihat persoalan kekurangan dokter bukan sekadar masalah distribusi tenaga medis, melainkan juga tantangan dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) kesehatan yang berkelanjutan.
Karena itu, pemerintah daerah mulai mendorong solusi melalui dua pendekatan sekaligus, yakni memperjuangkan pemenuhan kebutuhan dokter dalam jangka pendek serta membangun kemandirian pendidikan kedokteran untuk jangka panjang.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa pembangunan kesehatan tidak bisa hanya bertumpu pada penambahan fasilitas fisik. Rumah sakit yang semakin modern, peningkatan tipe pelayanan, serta pembangunan fasilitas kesehatan baru harus diikuti ketersediaan dokter dan tenaga medis yang memadai.
“Kita di Sulut sudah mendapatkan bantuan rumah sakit dari pusat. Juga beberapa rumah sakit naik tipe, sehingga kita perlu tambahan dokter,” ungkap Yulius Selvanus.
Untuk mempercepat penanganan persoalan tersebut, Gubernur Yulius telah menyampaikan surat khusus dan melakukan pertemuan langsung dengan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, guna memperjuangkan dukungan pemerintah pusat.
Upaya ini diarahkan untuk memperkuat kapasitas daerah dalam memenuhi kebutuhan tenaga medis, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dokter dari luar Sulawesi Utara.
Di sektor pendidikan, Pemprov Sulut mendorong tiga perguruan tinggi untuk mengembangkan program pendidikan kedokteran.
Ketiga institusi tersebut adalah Universitas Negeri Manado (Unima), Universitas Katolik De La Salle, dan Universitas Klabat (Unklab).
Universitas Negeri Manado diproyeksikan menjadi salah satu proyek percontohan nasional dalam pengembangan pendidikan kedokteran di daerah.
Sementara itu, Universitas Muhammadiyah juga menyatakan kesiapan untuk berpartisipasi dengan mempersiapkan berbagai kebutuhan infrastruktur pendidikan.
Dorongan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas akses pendidikan kedokteran bagi generasi muda Sulawesi Utara. Dengan semakin banyaknya institusi pendidikan yang mampu menyelenggarakan pendidikan dokter, daerah diharapkan memiliki sumber regenerasi tenaga medis yang lebih berkelanjutan.
Namun, pengembangan pendidikan kedokteran tidak cukup hanya dengan membuka program studi. Kesiapan dosen, laboratorium, rumah sakit pendidikan, fasilitas praktik klinis, serta pemenuhan standar akademik dan perizinan menjadi prasyarat penting yang harus dipenuhi.
Persoalan berikutnya adalah memastikan ketersediaan dokter tidak hanya terkonsentrasi di wilayah perkotaan.
Bagi Pemprov Sulut, masyarakat di wilayah terpencil dan daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) juga harus mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengakses pelayanan kesehatan.
Kekurangan dokter sebanyak 569 orang menjadi pengingat bahwa pembangunan kesehatan membutuhkan perencanaan SDM yang terintegrasi, mulai dari pendidikan, penyediaan tenaga medis, hingga pemerataan penempatan.
Pemerintah juga dituntut memastikan bahwa investasi pembangunan rumah sakit benar-benar berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi, Sulawesi Utara diarahkan untuk membangun ekosistem pendidikan dan pelayanan kesehatan yang lebih mandiri.
Target akhirnya bukan sekadar menambah jumlah dokter atau memperbanyak institusi pendidikan kedokteran, melainkan memastikan masyarakat memperoleh pelayanan medis yang layak, cepat, dan merata.
Bagi Sulawesi Utara, investasi terbesar di sektor kesehatan bukan hanya membangun gedung rumah sakit, tetapi juga menyiapkan generasi dokter yang mampu melayani masyarakat hingga ke wilayah terjauh.
Dee.
