Kemarau Berkepanjangan, Pemkab Bolmong Salurkan 9000 Liter Air Bersih di Desa Mariri Bersatu

Photo. Bupati Bolmong Yusra Alhabsyi Salurkan Air Berskh di Desa Mariri Bersatu.

NEFANEWS.COM, BOLMONG – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) terus memperkuat langkah penanganan dampak kekeringan yang melanda sejumlah wilayah pesisir Kecamatan Poigar. Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), pemerintah hadir memastikan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya ketersediaan air bersih, tetap terpenuhi.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyaluran 9.000 liter air bersih ke Desa Mariri I dan Desa Mariri II, Kamis (5/11/2026).

Kepala BPBD Bolmong, Candra Mokoginta, melalui tim teknis dan petugas lapangan mengintensifkan pelayanan distribusi agar bantuan dapat menjangkau masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.

Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 5.000 liter air bersih disalurkan ke Desa Mariri II. Distribusi berakhir pada pukul 14.30 WITA, melengkapi total 9.000 liter air bersih yang didistribusikan ke dua desa terdampak.

Langkah ini menjadi bagian dari respons pemerintah daerah terhadap dampak musim kemarau yang diperparah fenomena El Niño. Penurunan debit sumur dan sumber air masyarakat menyebabkan kebutuhan air untuk konsumsi maupun aktivitas rumah tangga semakin sulit dipenuhi.

Pemkab Bolmong menyadari bahwa turunnya hujan di sejumlah wilayah belum menjadi jaminan berakhirnya krisis air bersih. Pemulihan sumber air membutuhkan waktu, sehingga intervensi pemerintah melalui distribusi air masih harus dilakukan.

Keseriusan penanganan tersebut diperkuat dengan penetapan status tanggap darurat kekeringan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta angin kencang melalui SK Bupati Nomor 396 Tahun 2026. Selain itu, Bupati Bolmong juga menerbitkan SK Aktivasi Posko Nomor 397 Tahun 2026 pada 1 Oktober 2026.

Kebijakan tersebut menjadi instrumen penting untuk mempercepat koordinasi, mengoptimalkan sumber daya penanggulangan bencana, serta memastikan penanganan di lapangan berjalan terarah.

Bagi pemerintah daerah, penanganan kekeringan tidak cukup hanya dengan merespons keluhan masyarakat ketika air mulai sulit diperoleh. Diperlukan pemantauan berkelanjutan, pemetaan wilayah rawan, serta langkah antisipasi agar kebutuhan dasar warga tidak terabaikan ketika musim kemarau kembali terjadi.

Melalui BPBD, Pemkab Bolmong menegaskan komitmennya untuk terus mengawal penanganan dampak kekeringan hingga kondisi masyarakat berangsur pulih.

Ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan mendasar. Karena itu, pemerintah daerah memastikan penanganan krisis di wilayah pesisir Poigar tetap menjadi perhatian, sekaligus mendorong respons yang cepat, terukur, dan berkelanjutan.

Pos terkait