NEFANEWS.COM, BOLTIM – Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Oskar Manoppo, mendorong percepatan layanan administrasi pemerintahan pusat serta penguatan kewenangan daerah guna mendukung efektivitas pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.
Dalam evaluasi terhadap layanan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kemendagri, Pemkab Boltim menyoroti perlunya percepatan evaluasi rancangan peraturan daerah (Ranperda), optimalisasi layanan konsultasi digital, serta pendampingan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Selain itu, Pemkab Boltim menekankan pentingnya sinkronisasi regulasi, penataan kelembagaan perangkat daerah, dan keseimbangan antara pelimpahan kewenangan dengan dukungan anggaran, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat.
Sebagai langkah konkret, Bupati Oskar merekomendasikan pembentukan forum koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten untuk membahas hambatan perizinan pertambangan rakyat serta penataan ruang daerah.
Pemkab Boltim juga mendorong integrasi aplikasi layanan administrasi daerah agar proses evaluasi produk hukum lebih cepat, transparan, dan efisien. Tutuyan, 14 Oktober 2026
Melalui penguatan koordinasi lintas pemerintahan, Pemkab Boltim berharap pelaksanaan otonomi daerah semakin efektif, sehingga kewenangan, regulasi, dan dukungan fiskal dapat berjalan selaras demi percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
