NEFANEWS.COM, BOLTIM – Pemilihan Sangadi (Pilsang) Serentak 2026 di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) bukan sekadar agenda pergantian kepemimpinan desa. Lebih dari itu, pesta demokrasi tingkat desa ini menjadi ujian bagi pemerintah dalam membuktikan komitmen terhadap netralitas, keadilan, dan kebebasan politik masyarakat.
Pesan tegas tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi persiapan Pilsang 2026 yang dipimpin Wakil Bupati Boltim, Argo V. Sumaiku, bersama para camat dan sangadi se-Kabupaten Boltim, Senin (2/11/2026).
Bertempat di Ruang Rapat Wakil Bupati, pertemuan tersebut turut dihadiri Asisten Bidang Administrasi Umum, Hardiman Pasambuna, SH., serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Mewakili Bupati Oskar Manoppo., dalam arahannya, Argo menekankan bahwa keberhasilan Pilsang tidak boleh hanya berorientasi pada terselenggaranya pemungutan suara. Pemerintah memiliki tanggung jawab lebih besar, yakni memastikan seluruh proses berjalan tanpa tekanan, intimidasi maupun keberpihakan aparat kepada kandidat tertentu.
Argo mengingatkan bahwa posisi camat dan sangadi sangat strategis dalam menjaga suasana politik di tengah masyarakat. Karena itu, aparatur pemerintahan dituntut tidak mencampuradukkan kewenangan jabatan dengan kepentingan politik praktis.
Netralitas, menurutnya, bukan sekadar pernyataan dalam forum rapat, melainkan harus dibuktikan melalui sikap dan tindakan selama seluruh tahapan pemilihan berlangsung.
“Saya berharap para camat dapat mengambil peran aktif dalam mengoordinasikan dan mengawal seluruh proses persiapan Pilsang di wilayah masing-masing. Begitu juga para sangadi, harus turut memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang benar, sehingga pelaksanaan pemilihan dapat berjalan dengan tertib, aman, dan lancar,” tegas Argo.
Ia juga meminta seluruh aparat desa menjadi bagian dari upaya menciptakan suasana demokrasi yang sehat. Jangan sampai perbedaan pilihan politik berubah menjadi konflik sosial yang merusak hubungan persaudaraan masyarakat.
Selain menyoroti netralitas, Wakil Bupati juga menuntut kesiapan konkret pemerintah desa dalam mendukung penyelenggaraan Pilsang.
Setiap sangadi diminta memfasilitasi kebutuhan panitia, termasuk menyediakan sekretariat sebagai pusat koordinasi dan administrasi pelaksanaan pemilihan.
Argo menegaskan, pemerintah desa tidak boleh lepas tangan terhadap kebutuhan teknis yang diperlukan panitia dalam mempersiapkan seluruh tahapan.
“Setiap sangadi wajib memfasilitasi pelaksanaan Pilsang di desanya masing-masing, khususnya penyediaan sekretariat bagi panitia pelaksana. Saya minta seluruh sangadi memberikan dukungan dan memastikan segala kebutuhan yang berkaitan dengan persiapan pemilihan dapat dikoordinasikan dengan baik,” ujarnya.
Bagi Pemerintah Kabupaten Boltim, koordinasi sejak dini menjadi langkah penting untuk meminimalkan potensi persoalan dalam pelaksanaan Pilsang 2026.
Argo meminta camat menjalankan fungsi pengawasan dan koordinasi secara maksimal, sementara sangadi harus memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar terkait proses pemilihan.
Pesan yang ingin ditegaskan pemerintah daerah cukup jelas: jabatan aparatur bukan alat untuk memenangkan kandidat, fasilitas pemerintahan bukan instrumen politik, dan masyarakat harus diberikan kebebasan penuh menentukan pemimpin pilihannya.
Kini, komitmen tersebut dituntut tidak berhenti sebagai pernyataan dalam ruang rapat. Implementasinya akan terlihat dari bagaimana seluruh aparatur bersikap ketika dinamika politik desa mulai menghangat.
Sebab, Pilsang yang berkualitas bukan hanya melahirkan sangadi terpilih, tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi dan pemerintahan desa.
