NEFANEWS.COM, Manado – Pengukuhan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Srikandi Jaga Desa se-Provinsi Sulawesi Utara dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Srikandi Jaga Desa se-Sulut masa bakti 2026–2031, bukan sekadar agenda organisasi.
Di balik seremoni yang berlangsung di Kantor Wali Kota Manado, Senin (10/8/2026), tersimpan agenda yang jauh lebih besar: bagaimana memperluas ruang partisipasi perempuan dalam pembangunan sekaligus memperkuat pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan desa.
Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Oskar Manoppo bersama Wakil Bupati Argo Vinsensius Sumaiku hadir dalam momentum tersebut. Kehadiran keduanya menjadi sinyal bahwa keberadaan organisasi perempuan di tingkat desa dipandang memiliki relevansi dengan agenda pembangunan daerah.
Pengukuhan itu turut dihadiri Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Jacob Hendrik Pattipeilohy, para Kepala Kejaksaan Negeri se-Sulut, sejumlah kepala daerah, serta jajaran pengurus ABPEDNAS dan Srikandi Jaga Desa.
Dari jajaran organisasi hadir Ketua Umum ABPEDNAS Indra Utama, Ketua Umum DPP Srikandi Jaga Desa Ella Tubagoes, Sekretaris Jenderal DPP Srikandi Jaga Desa Mia Amiati, Ketua DPD ABPEDNAS Sulut Stevanus Liow, dan Ketua DPD Srikandi Jaga Desa Sulut Gresty Masie.
Boltim Membentuk Kekuatan Organisasi Baru
Dalam agenda tersebut, DPC Srikandi Jaga Desa Kabupaten Bolaang Mongondow Timur resmi dikukuhkan.
Angel Regina Wenas dipercaya sebagai Ketua DPC Srikandi Jaga Desa Boltim, didampingi Deisy Minarni Simbala sebagai Sekretaris dan Chandra Walangitan sebagai Bendahara.
Terbentuknya kepengurusan tersebut membuka ruang baru bagi perempuan Boltim untuk mengambil bagian lebih aktif dalam pembangunan desa.
Namun, tantangan terbesar organisasi bukan terletak pada terbentuknya struktur kepengurusan.
Tantangan sesungguhnya adalah bagaimana struktur tersebut mampu bergerak dari ruang seremoni menuju kerja nyata di desa.
Sebab, pembangunan desa tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik. Di dalamnya terdapat persoalan pemberdayaan ekonomi, ketahanan keluarga, pendidikan, perlindungan sosial, partisipasi masyarakat, transparansi anggaran hingga kualitas pelayanan publik.
Pada berbagai persoalan tersebut, perempuan memiliki pengalaman dan perspektif yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat.
Karena itu, penguatan organisasi perempuan dapat menjadi instrumen penting untuk memperluas partisipasi warga dalam pembangunan.
Ketika Perempuan Masuk ke Ruang Pengawasan
Srikandi Jaga Desa merupakan sayap organisasi resmi Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS).
Posisinya diarahkan sebagai wadah pemberdayaan dan penguatan peran perempuan, khususnya unsur BPD dan LPMK, sebagai mitra strategis dalam pembangunan dan pengawasan tata kelola pemerintahan desa.
Di sinilah keberadaan Srikandi Jaga Desa menjadi menarik.
Desa saat ini bukan lagi sekadar objek pembangunan. Desa menjadi salah satu pusat pengelolaan program dan anggaran yang langsung menyentuh masyarakat.
Dengan semakin besarnya peran desa dalam mengelola pembangunan, kebutuhan terhadap pengawasan sosial dan partisipasi masyarakat juga semakin penting.
Kehadiran perempuan dalam ruang tersebut berpotensi menghadirkan perspektif yang berbeda.
Pengawasan bukan berarti mencari kesalahan pemerintah desa. Pengawasan yang sehat justru bertujuan memastikan kebijakan dan program pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Karena itu, Srikandi Jaga Desa memiliki peluang untuk menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah desa.
Pesan Oskar: Jangan Berhenti pada Seremoni
Bupati Oskar Manoppo memberikan perhatian khusus terhadap terbentuknya DPC Srikandi Jaga Desa Boltim.
Menurutnya, pengukuhan harus dimaknai sebagai awal tanggung jawab organisasi untuk memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah.
“Pengukuhan ini bukan sekadar seremonial, tetapi menjadi awal dari sebuah tanggung jawab untuk memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah,” ujar Oskar.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi pekerjaan rumah bagi jajaran pengurus yang baru dikukuhkan.
Organisasi harus mampu membuktikan keberadaannya melalui program yang dapat dirasakan masyarakat.
Bukan hanya kegiatan seremonial, tetapi pemberdayaan perempuan, penguatan ekonomi keluarga, peningkatan kapasitas masyarakat, pendidikan publik, hingga keterlibatan dalam mengawal tata kelola pemerintahan desa.
Sinergi, Bukan Rivalitas
Oskar juga mendorong agar Srikandi Jaga Desa membangun sinergi dengan pemerintah daerah, pemerintah desa, BPD dan seluruh elemen masyarakat.
Pesan ini penting agar organisasi tidak ditempatkan sebagai kekuatan yang berhadap-hadapan dengan pemerintah desa.
Srikandi Jaga Desa dapat menjadi mitra kritis dan konstruktif.
Kritik terhadap kebijakan pemerintah desa tetap diperlukan. Namun, kritik yang disertai data, solusi dan kepentingan masyarakat akan jauh lebih produktif dibandingkan sekadar konfrontasi.
Dengan pola tersebut, organisasi perempuan dapat mengambil posisi sebagai bagian dari ekosistem pemerintahan desa yang sehat.
Tantangan Lima Tahun ke Depan
Masa bakti 2026–2031 memberikan waktu yang cukup panjang bagi pengurus Srikandi Jaga Desa untuk membangun organisasi.
Namun, lima tahun bukan waktu yang singkat untuk sekadar mempertahankan struktur.
Ada sejumlah tantangan yang harus dijawab.
Pertama, meningkatkan kapasitas perempuan agar tidak hanya menjadi peserta pembangunan, tetapi ikut terlibat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.
Kedua, memperkuat kemampuan organisasi dalam memahami tata kelola pemerintahan dan pembangunan desa.
Ketiga, membangun jaringan dengan BPD, pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan, kelompok pemuda, pelaku usaha dan organisasi masyarakat lainnya.
Keempat, memastikan kegiatan organisasi memiliki dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat.
Dan yang tidak kalah penting, menjaga independensi serta integritas organisasi dalam menjalankan fungsi pemberdayaan dan pengawasan.
Dari Boltim untuk Desa yang Lebih Partisipatif
Pengukuhan DPC Srikandi Jaga Desa Boltim akhirnya bukan hanya tentang siapa yang menjadi ketua, sekretaris atau bendahara.
Lebih jauh, momentum tersebut merupakan awal dari pertanyaan besar: seberapa jauh perempuan dapat mengambil ruang dalam pembangunan desa?
Jika mampu dikelola dengan baik, Srikandi Jaga Desa dapat menjadi kekuatan sosial baru di Boltim.
Kekuatan yang tidak hanya berbicara tentang perempuan, tetapi juga tentang transparansi, pemberdayaan, partisipasi dan masa depan desa.
Pemerintah daerah membutuhkan mitra masyarakat yang aktif. Pemerintah desa membutuhkan masyarakat yang kritis namun konstruktif. Dan masyarakat membutuhkan ruang untuk menyampaikan aspirasi.
Di antara kebutuhan tersebut, Srikandi Jaga Desa memiliki ruang untuk memainkan peran strategis.
Bupati Oskar pun mengajak seluruh jajaran organisasi yang telah dikukuhkan untuk menjaga kekompakan dan terus membangun kolaborasi.
“Selamat kepada seluruh pengurus yang telah dikukuhkan. Jalankan amanah dengan baik, jaga kekompakan, dan terus berkolaborasi untuk memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung pembangunan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur,” pungkasnya.
Bupati menambahkan, masyarakat Boltim tentu akan menunggu: apakah Srikandi Jaga Desa mampu menjadikan lima tahun masa bakti 2026–2031 sebagai periode pemberdayaan dan pengawasan yang nyata, atau hanya menjadi satu lagi organisasi yang aktif dalam seremoni tetapi minim jejak di tengah masyarakat.
Kegiatan turut dihadiri para kepala daerah se-Sulut, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Jacob Hendrik Pattipeilohy, para Kepala Kejaksaan Negeri se-Sulawesi Utara, serta sejumlah pejabat teras daerah lainnya.
Turut hadir pula jajaran organisasi diataranta, Ketua Umum ABPEDNAS Indra Utama, Ketua Umum DPP Srikandi Jaga Desa Ella Tubagoes, Sekretaris Jenderal DPP Srikandi Jaga Desa Mia Amiati, Ketua DPD ABPEDNAS Sulut Stevanus Liow, serta Ketua DPD Srikandi Jaga Desa Sulawesi Utara Gresty Masie yang turut dikukuhkan dalam kepengurusan masa bakti 2026–2031. *
Advetorial.
